BYD Motor Indonesia menyuarakan kekhawatirannya terhadap masa depan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Tanah Air. Menurut Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia, regulasi yang lebih tegas dan jelas antara mobil hybrid biasa dan PHEV sangat mendesak untuk segera diterapkan. Pernyataan ini disampaikannya di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD Tangerang, baru-baru ini.
"Kami saat ini memang menanti regulasi yang lebih kokoh untuk PHEV. Perbedaan antara plug-in hybrid dan hybrid biasa harus terlihat lebih nyata dalam kebijakan pemerintah," tegas Luther. Ia menambahkan bahwa kejelasan regulasi ini akan membuka jalan bagi banyak perusahaan, termasuk BYD, untuk menghadirkan lebih banyak pilihan mobil elektrifikasi berbasis PHEV di pasar Indonesia.
Mengapa Regulasi PHEV Mendesak?
Luther menjelaskan bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat, BYD sangat mungkin membawa lini PHEV mereka ke Indonesia tahun depan. Kendaraan ini tidak hanya akan melengkapi jajaran produk mereka, tetapi juga menjadi solusi mobilitas yang efektif. Terutama bagi area-area tertentu di Indonesia yang mungkin masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik murni.
PHEV, sebagai jembatan antara kendaraan konvensional dan listrik murni (BEV), memiliki peran krusial dalam transisi energi. Kendaraan ini menawarkan fleksibilitas dengan kemampuan berjalan menggunakan tenaga listrik murni untuk jarak tertentu, namun juga memiliki mesin bensin sebagai cadangan. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara listrik tanpa kekhawatiran jangkauan.
Insentif ‘Pincang’: Perlakuan Berbeda untuk PHEV dan BEV
Sayangnya, kategori mobil PHEV di Indonesia saat ini belum mendapatkan perlakuan istimewa seperti mobil listrik berbasis baterai (BEV). Kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini masih menempatkan PHEV dalam kategori yang sama dengan mobil hybrid biasa, yang berujung pada insentif yang jauh berbeda. Perbedaan perlakuan ini menciptakan ketimpangan yang signifikan di pasar.
Keistimewaan Mobil Listrik Murni (BEV)
Mari kita lihat bagaimana mobil listrik murni (BEV) dimanjakan oleh pemerintah. Mereka mendapatkan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen, asalkan diproduksi di dalam negeri. Selain itu, ada Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, yang berarti PPN yang dibayar konsumen hanya 1 persen.
Tidak hanya itu, mobil listrik juga dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ini tentu saja mengurangi beban biaya kepemilikan secara drastis bagi para pemilik BEV. Ada pula insentif pembebasan bea masuk impor sebesar 50 persen, sehingga hanya dikenakan pajak 12 persen dari seharusnya 77 persen, meski insentif impor ini akan berakhir tahun ini.
Sebagai bonus, mobil listrik juga memperoleh kebijakan non-fiskal yang sangat menguntungkan, seperti bebas ganjil genap di beberapa kota besar. Semua insentif ini dirancang untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik murni dan mendorong investasi di sektor manufaktur dalam negeri.
Nasib PHEV yang ‘Dianaktirikan’
Di sisi lain, mobil hybrid dan PHEV hanya "kebagian" insentif diskon PPnBM sebesar 3 persen, yang ironisnya akan berakhir pada akhir tahun ini. Setelah itu, mereka akan kembali dikenakan tarif PPnBM normal, yang tentu saja akan membuat harganya kurang kompetitif. Lebih parah lagi, PHEV dan hybrid masih harus menanggung PPN, PKB, BBNKB, dan opsen secara penuh, layaknya kendaraan konvensional.
Tidak ada keistimewaan seperti bebas ganjil genap atau pembebasan pajak lainnya yang dinikmati oleh BEV. Kondisi ini membuat PHEV berada di posisi yang kurang menguntungkan. Padahal, secara teknologi, PHEV adalah langkah maju yang signifikan dibandingkan hybrid biasa, dengan kemampuan jelajah listrik yang lebih jauh dan emisi yang lebih rendah.
Potensi Besar PHEV yang Terganjal Aturan
BYD, sebagai salah satu pemain utama di industri mobil PHEV secara global, melihat potensi besar di Indonesia. Teknologi PHEV mereka telah terbukti di berbagai pasar internasional, menawarkan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi yang substansial. Dengan portofolio PHEV yang kuat, BYD siap menghadirkan solusi mobilitas inovatif di Tanah Air.
Luther Panjaitan menekankan bahwa selain ramah lingkungan, PHEV juga dapat menjadi solusi optimal pada masa transisi. Ini adalah jembatan yang ideal antara era kendaraan konvensional menuju era kendaraan listrik murni atau BEV sepenuhnya. Bagi konsumen yang belum sepenuhnya siap beralih ke BEV karena kekhawatiran infrastruktur atau harga, PHEV menawarkan kompromi yang sangat menarik.
BYD Siap Bawa Solusi, Asal…
BYD menegaskan kesiapannya untuk membawa teknologi PHEV canggih mereka ke Indonesia sesegera mungkin. Namun, kesiapan ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang lebih adil dan jelas dari pemerintah. Tanpa pembedaan yang tegas dan insentif yang proporsional, pasar PHEV di Indonesia akan sulit berkembang dan potensi besarnya akan terbuang sia-sia.
Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan insentif kendaraan listriknya, memberikan ruang yang lebih adil bagi PHEV. Dengan regulasi yang mendukung, Indonesia tidak hanya akan memiliki pilihan kendaraan elektrifikasi yang lebih beragam, tetapi juga mempercepat tercapainya target pengurangan emisi karbon. Masa depan mobil listrik hybrid di Indonesia kini benar-benar berada di ujung tanduk, menunggu keputusan bijak dari para pembuat kebijakan.
