Mimpi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi kini dihadapkan pada sebuah dilema pelik. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara vokal mengusulkan penghapusan SLIK OJK sebagai syarat pembelian rumah subsidi. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa punya pandangan lain yang tak kalah mengejutkan.
SLIK OJK dan Mimpi Punya Rumah: Dilema Jutaan Rakyat
Bagi banyak orang, memiliki rumah adalah impian terbesar. Terlebih bagi MBR, program rumah subsidi pemerintah menjadi secercah harapan. Namun, harapan itu seringkali terganjal oleh satu syarat administratif: lolos dari SLIK OJK. Ini adalah sistem yang mencatat riwayat kredit seseorang, baik yang lancar maupun yang bermasalah.
Menteri Maruarar Sirait melihat SLIK OJK sebagai penghalang utama. Ia berpendapat bahwa banyak MBR yang sebenarnya mampu membayar cicilan rumah, namun terganjal catatan kredit kecil di masa lalu. Entah itu karena telat bayar cicilan motor, pinjaman online, atau bahkan hanya karena belum pernah memiliki riwayat kredit sama sekali.
Suara Keras Maruarar: Lingkaran Setan yang Tak Berujung
Maruarar tak main-main dengan usulannya. Ia bahkan menyebut permasalahan SLIK OJK ini sebagai "lingkaran setan" yang tak kunjung usai dan sulit menemukan solusi. Menurutnya, kondisi ini menghambat upaya pemerintah menekan backlog hunian yang diperkirakan mencapai angka fantastis: 9 juta unit.
"Saya minta kebijakan itu supaya bisa SLIK OJK dengan nilai tertentu kalau boleh itu dihapuskan," tegas Ara dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Ia mengklaim sudah empat kali berdiskusi dengan OJK dan menemui perbankan, namun belum ada titik terang. Keluhan serupa juga ia temukan di berbagai daerah, mulai dari Bali, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, hingga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa masalah SLIK OJK bukan hanya isu lokal, melainkan permasalahan nasional yang mendesak.
Menkeu Purbaya Buka Suara: Bukan Sekadar SLIK OJK?
Menanggapi usulan Maruarar, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang lebih hati-hati. Usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu (26/11) lalu, Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut. Ia tidak serta-merta setuju dengan gagasan penghapusan SLIK OJK.
"Sepertinya bukan SLIK OJK saja yang membuat mereka (MBR) gak bisa dapat kredit (rumah). Dihapus pun mereka masih enggak mampu (beli rumah)," jawab Purbaya. Pernyataan ini sontak memunculkan pertanyaan baru: jika bukan hanya SLIK OJK, lalu apa lagi yang menjadi penghambat MBR mendapatkan rumah subsidi? Purbaya menyoroti kemungkinan adanya faktor lain seperti "demand lemah" atau "hambatan yang lain" yang perlu diidentifikasi. Program perumahan akan "di-adjust sesuai (kondisi)" setelah investigasi mendalam.
Apa Itu SLIK OJK dan Mengapa Penting?
SLIK OJK, atau dulunya dikenal sebagai BI Checking, adalah sistem informasi yang dikelola OJK untuk mencatat riwayat kredit debitur. Data ini sangat penting bagi lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menilai kelayakan seseorang dalam mendapatkan pinjaman. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meminimalkan risiko kredit macet.
Bagi bank, SLIK OJK adalah alat vital untuk mitigasi risiko. Dengan adanya SLIK, bank bisa melihat apakah calon debitur memiliki kebiasaan membayar utang yang baik atau buruk. Penghapusan SLIK secara total, tanpa adanya mekanisme pengganti, dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) bagi perbankan. Ini bisa berdampak pada kesehatan finansial bank dan pada akhirnya, stabilitas ekonomi nasional.
Menimbang Risiko dan Harapan: Jalan Tengah untuk MBR
Dilema antara keinginan MBR untuk memiliki rumah dan kehati-hatian perbankan serta regulator memang rumit. Di satu sisi, ada urgensi untuk mempermudah akses perumahan bagi MBR. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan.
Purbaya mengisyaratkan bahwa masalahnya lebih kompleks dari sekadar catatan kredit. Bisa jadi, faktor-faktor seperti pendapatan yang tidak stabil, pekerjaan informal, atau bahkan kurangnya edukasi finansial juga turut berkontribusi. Jika SLIK dihapus namun masalah mendasar ini tidak teratasi, MBR mungkin tetap kesulitan mendapatkan kredit rumah. Oleh karena itu, investigasi yang dijanjikan Menkeu menjadi sangat krusial untuk menemukan akar masalah yang sesungguhnya.
Masa Depan KPR Subsidi: Akankah Ada Titik Terang?
Pertemuan antara Maruarar dan Purbaya dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, perbedaan pandangan antara kedua menteri juga menyoroti kompleksitas solusi yang harus ditemukan.
Apakah akan ada kebijakan khusus untuk SLIK OJK bagi rumah subsidi? Atau apakah pemerintah akan mencari mekanisme lain yang lebih fleksibel namun tetap aman bagi perbankan? Misalnya, dengan skema penjaminan khusus, program literasi keuangan, atau bahkan model penilaian kredit alternatif untuk MBR. Yang jelas, jutaan MBR menanti titik terang dari perdebatan ini. Harapan mereka untuk memiliki rumah yang layak, tanpa terganjal "lingkaran setan" SLIK OJK, kini bergantung pada kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah.
