Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan (HGU) hingga 190 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengguncang publik. Aturan yang sebelumnya termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Undang-Undang IKN ini kini harus direvisi. Lantas, bagaimana respons Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan nasib investasi di sana?
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi. Mereka akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah menyelaraskan aturan teknis di lapangan pasca-putusan penting ini.
Apa Sebenarnya yang Dibatalkan MK?
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang diteken pada 11 Juli 2024, telah memberikan izin hak guna usaha (HGU) bagi investor IKN dengan jangka waktu fantastis, mencapai 190 tahun. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Pemberian HGU ini dibagi dalam dua siklus, masing-masing 95 tahun. Artinya, setelah siklus pertama selesai, investor bisa memperpanjang untuk siklus kedua dengan durasi yang sama, sehingga totalnya mencapai 190 tahun. Tak hanya HGU, hak guna bangunan (HGB) juga diatur hingga 160 tahun (dua siklus 80 tahun), dan hak pakai bangunan hingga 160 tahun (dua siklus 80 tahun).
Ketentuan ini memang menuai pro dan kontra, terutama terkait kepastian hukum dan potensi monopoli lahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pembatalan oleh MK ini menjadi sinyal kuat bahwa aspek legalitas dan keadilan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan megaproyek IKN.
OIKN Tetap Optimis, Minat Investor Tak Goyah?
Meski ketentuan hak guna lahan jangka panjang dibatalkan, OIKN tetap menunjukkan optimisme tinggi. Troy Pantouw meyakini bahwa putusan MK ini tidak akan menyurutkan minat investasi di ibu kota baru tersebut. Keyakinan ini bukan tanpa alasan kuat.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal yang menarik bagi para investor. Insentif ini dirancang untuk memastikan daya tarik IKN tetap tinggi, bahkan dengan adanya penyesuaian aturan terkait hak atas tanah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"OIKN memastikan bahwa minat investor tetap tinggi untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem di IKN," jelas Troy pada Selasa (18/11). Pernyataan ini menegaskan bahwa fondasi investasi di IKN tidak hanya bergantung pada durasi hak atas tanah, tetapi juga pada ekosistem pendukung lainnya.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Harmonisasi Regulasi
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebelumnya juga telah menegaskan komitmen serupa. Ia menyatakan bahwa pihaknya bersama OIKN dan kementerian terkait lainnya akan segera berkoordinasi. Tujuannya adalah harmonisasi regulasi serta penyelarasan aturan teknis agar semua pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan MK.
"Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK," kata Nusron dalam keterangan resminya pada Jumat (14/11) lalu. Ia menambahkan bahwa putusan ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN.
Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi putusan MK. Mereka ingin memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan di atas koridor hukum yang kuat dan transparan, memberikan rasa aman bagi semua pihak, termasuk investor.
Evaluasi dan Syarat Ketat untuk Hak Atas Tanah
Meskipun durasi hak atas tanah yang panjang dibatalkan, mekanisme evaluasi dan persyaratan ketat tetap menjadi bagian integral dari pemberian hak. Perpres sebelumnya telah mengatur bahwa Otorita IKN akan melakukan evaluasi setiap lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama.
Evaluasi ini mencakup beberapa persyaratan penting. Pertama, tanah harus tetap diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kedua, pemegang hak harus tetap memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang sah.
Ketiga, semua syarat pemberian hak harus dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanah harus tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Terakhir, tanah tersebut tidak boleh terindikasi terlantar, memastikan pemanfaatan yang optimal.
Masa Depan IKN: Target 2028 dan Ekosistem Legislatif-Yudikatif
Pembangunan IKN bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang pembentukan ekosistem pemerintahan yang lengkap. Saat ini, pemerintah dan investor terkait masih terus menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif. Targetnya adalah rampung pada tahun 2028.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa IKN dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan yang utuh, dengan semua pilar negara berfungsi optimal.
Putusan MK ini, alih-alih menjadi hambatan, justru dipandang sebagai momentum untuk memperkuat fondasi hukum IKN. Dengan kepastian hukum yang lebih solid, diharapkan IKN akan menjadi destinasi investasi yang lebih berkelanjutan dan menarik dalam jangka panjang. Jadi, meskipun ada perubahan aturan, semangat pembangunan IKN tetap menyala terang.
