Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia secara terang-terangan mendorong media massa untuk lebih vokal dan berani mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut Purbaya, sikap kritis media justru menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Pernyataan ini tentu menarik perhatian, terutama di tengah perbincangan mengenai kondisi bisnis media saat ini. Purbaya bahkan menuding bahwa lesunya perekonomian di masa lalu, yang juga berdampak pada bisnis kantor berita, disebabkan oleh kurang lantangnya suara jurnalis dalam menyuarakan kebijakan pemerintah.
Menkeu Purbaya: Media Diam, Ekonomi Jatuh?
Dalam acara ‘Run for Good Journalism’, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keluhan para pemimpin redaksi (pemred) yang ditemuinya. Mereka mengeluhkan bisnis jurnalisme dan media yang sedang lesu. Namun, respons Purbaya justru di luar dugaan.
"Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, Anda diam aja," ujar Purbaya, seperti dikutip dari Antara. Pernyataan ini sontak memicu banyak pertanyaan. Benarkah diamnya media bisa membuat ekonomi anjlok?
Ia bahkan tidak ragu menyebut bahwa perekonomian yang sempat anjlok beberapa waktu lalu ikut disebabkan oleh media massa yang tidak vokal. Oleh karena itu, ia meminta media untuk lebih lantang bersuara ke depannya. Ini adalah sebuah "tantangan" yang cukup berani dari seorang pejabat pemerintah.
"Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," imbuhnya. Kata ‘berdosa’ yang digunakan Purbaya tentu memberikan penekanan kuat pada betapa krusialnya peran media dalam mengawal kebijakan publik.
Meski demikian, Purbaya tetap optimis dengan prospek ekonomi di bawah kepemimpinannya di Kementerian Keuangan. Ia memperkirakan ekonomi akan tumbuh melesat, bahkan memproyeksikan pertumbuhan di kuartal IV bisa mencapai di atas 5,5 persen. Angka ini diharapkan menjadi sinyal positif kebangkitan ekonomi.
"Saya sih kira-kira di triwulan ke IV, ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin 5,6 persen, 5,7 persen. Yang penting, tadinya akan turun ke bawah, kita sudah mulai balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi," jelasnya. Proyeksi ini tentu menjadi harapan besar bagi banyak pihak.
Bisnis Media yang Kian Merana
Keluhan para pemred tentang bisnis media yang menurun bukanlah isapan jempol belaka. Industri media, terutama media cetak dan televisi tradisional, memang menghadapi tantangan besar di era digital ini. Pergeseran perilaku konsumen ke platform online, dominasi raksasa teknologi dalam periklanan, serta persaingan konten yang ketat menjadi beberapa faktor utama.
Namun, pernyataan Purbaya yang mengaitkan lesunya bisnis media dengan kurangnya kritik terhadap pemerintah memberikan perspektif lain. Apakah memang ada korelasi langsung antara keberanian media dalam bersuara dengan kesehatan finansial mereka? Ini menjadi pertanyaan menarik yang patut direfleksikan oleh para pelaku industri media.
Di satu sisi, jurnalisme investigatif dan kritis memang membutuhkan sumber daya yang besar. Namun, jika keberanian bersuara bisa menarik perhatian publik dan meningkatkan kredibilitas, bukan tidak mungkin hal itu akan berdampak positif pada model bisnis media. Publik cenderung mencari informasi yang jujur dan berani.
Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Terus Menurun
Ironisnya, di tengah seruan Menkeu agar media lebih kritis, data menunjukkan kondisi kebebasan pers di Indonesia justru sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia kembali mengalami penurunan pada tahun 2024.
Skor IKP tahun ini tercatat 69,36, mengalami penurunan sebanyak 2 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,57. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari kondisi riil yang dihadapi para jurnalis di lapangan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, skor IKP Indonesia 2024 ini tercatat sebagai yang terendah sejak tahun 2019. Kala itu, IKP sempat terpuruk pada skor 73,01. Ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan patut menjadi perhatian serius.
Tren penurunan kebebasan pers nasional ini terlihat jelas dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, skor IKP Indonesia berada pada 77,78. Angka ini kemudian turun drastis 6 poin menjadi 71,57 pada tahun 2023, dan penurunan terus berlanjut hingga tahun ini.
Penurunan IKP ini bisa menjadi indikasi berbagai masalah, mulai dari intervensi pihak luar, ancaman terhadap jurnalis, hingga tekanan ekonomi yang menyebabkan self-censorship. Jika media merasa tidak aman atau tertekan, bagaimana mereka bisa lantang bersuara seperti yang diharapkan Menkeu?
Peringkat Kebebasan Pers Global: Indonesia dalam ‘Situasi Sulit’
Data dari lembaga internasional juga tidak kalah mengkhawatirkan. Menurut Reporters Without Borders (RSF), posisi kebebasan pers Indonesia berada pada peringkat 127 dari 180 negara di tahun 2025. Peringkat ini menempatkan Indonesia jauh dari posisi ideal.
Skor yang diraih Indonesia adalah 44,13 (dari skala 0-100), yang digolongkan sebagai ‘situasi sulit’ untuk kebebasan pers. Label ‘situasi sulit’ ini bukan sekadar predikat, melainkan sebuah gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Dalam kondisi ‘situasi sulit’, jurnalis mungkin menghadapi berbagai kendala seperti pembatasan akses informasi, ancaman hukum, kekerasan fisik, hingga tekanan ekonomi yang memengaruhi independensi redaksi. Ini tentu menjadi PR besar bagi ekosistem media di Indonesia.
Paradoks: Pemerintah Minta Kritik, tapi Kebebasan Pers Terancam?
Ada sebuah paradoks menarik di sini. Di satu sisi, seorang Menteri Keuangan dari pemerintahan meminta media untuk lebih kritis dan vokal demi kemajuan ekonomi. Di sisi lain, berbagai indeks menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia justru sedang mengalami kemunduran.
Pertanyaannya, bagaimana media bisa menjalankan peran kritisnya secara optimal jika lingkungan kebebasan persnya sendiri sedang terancam? Apakah seruan Menkeu Purbaya ini akan menjadi angin segar yang mendorong perbaikan kondisi kebebasan pers, atau justru hanya menjadi retorika semata?
Pernyataan Purbaya bisa diartikan sebagai pengakuan pemerintah akan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Kritik yang konstruktif dari media dapat menjadi ‘early warning system’ bagi pemerintah, membantu mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kebijakan sebelum terlambat.
Namun, untuk mewujudkan media yang kritis dan independen, diperlukan komitmen dari semua pihak. Pemerintah perlu memastikan tidak ada intervensi atau tekanan terhadap media, sementara media sendiri harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pemberitaannya.
Masa Depan Ekonomi dan Peran Krusial Jurnalisme
Seruan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini membuka diskusi penting tentang hubungan simbiosis antara media, pemerintah, dan ekonomi. Jurnalisme yang kuat dan independen bukan hanya penting untuk demokrasi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan transparan.
Ketika media bebas mengkritik, mengawasi, dan melaporkan secara jujur, hal itu akan mendorong akuntabilitas pemerintah dan pelaku bisnis. Transparansi ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil.
Mungkin sudah saatnya bagi pemerintah untuk tidak hanya meminta media untuk kritis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar media bisa menjalankan perannya tanpa rasa takut. Begitu pula bagi media, ini adalah momentum untuk kembali meneguhkan idealisme jurnalisme yang berani dan berintegritas.
Jika kedua belah pihak bisa bersinergi, bukan tidak mungkin proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis dari Menkeu Purbaya bisa tercapai. Jurnalisme yang baik adalah investasi untuk masa depan ekonomi dan demokrasi yang lebih kuat.
