Wakil Ketua DPR Adies Kadir kini kembali aktif setelah sempat nonaktif. Tak buang waktu, ia langsung terjun mendampingi ribuan warga Surabaya yang menjadi korban sengketa lahan. Kasus ini melibatkan area seluas 534 hektare dan Pertamina, sebuah masalah pelik yang telah lama menggantung.
Kembalinya Adies ke parlemen disambut dengan harapan besar, terutama oleh masyarakat yang selama ini mencari keadilan. Langkah cepatnya ini menunjukkan komitmen serius untuk langsung bekerja dan menyerap aspirasi rakyat.
Langsung Gercep Tangani Sengketa Lahan Raksasa di Surabaya
Begitu kembali ke kursi pimpinan DPR RI, Adies Kadir langsung menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga terdampak. Sengketa lahan ini bukan main-main, melibatkan Pertamina dan mencakup area seluas 534 hektare. Bayangkan, area tersebut tersebar di tiga kecamatan dan lima kelurahan di Surabaya, dengan puluhan ribu jiwa menjadi korbannya.
Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan puluhan ribu nyawa yang bergantung pada kejelasan status tanah mereka. Konflik ini telah berlangsung lama, menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan bagi banyak keluarga di Surabaya.
DPR Siap Pasang Badan untuk Rakyat
Adies menegaskan, aspirasi warga ini akan segera difasilitasi melalui jalur resmi di DPR. Mekanismenya jelas, akan dibahas bersama Komisi II yang membawahi Kementerian ATR BPN, serta Komisi VI dan Komisi XII yang bertanggung jawab atas Pertamina. Tujuannya agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil bagi semua pihak.
Langkah cepat Adies ini menunjukkan komitmen serius DPR dalam menanggapi keluhan rakyat. Ia percaya, dengan melibatkan komisi-komisi terkait, persoalan pelik ini bisa diurai dan ditemukan jalan keluarnya.
Dalam keterangannya pada Minggu (9/11/2025), Adies Kadir dengan tegas menyatakan, "Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang akan diagendakan dalam waktu dekat." Ia menambahkan, "Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya." Ini adalah janji untuk keadilan.
Ia juga menegaskan kesiapannya untuk kembali bekerja keras menyerap aspirasi masyarakat luas. "Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka," pungkas Adies, menunjukkan semangat barunya dalam mengemban amanah.
Drama di Balik Nonaktifnya Adies Kadir dan Uya Kuya
Kembalinya Adies Kadir tentu bukan tanpa cerita. Sebelumnya, ia sempat nonaktif bersama empat anggota DPR lainnya, termasuk selebriti Uya Kuya. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Rabu (5/11/2025) menggelar sidang pembacaan putusan terkait status mereka.
Selain Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya, nama-nama lain yang juga terseret dalam sidang MKD ini adalah Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach. Sidang ini merupakan buntut dari berbagai dugaan pelanggaran etik yang mereka hadapi.
Kasus ini sempat menjadi sorotan publik, mengingat posisi Adies sebagai Wakil Ketua DPR dan keterlibatan figur publik lainnya. Keputusan MKD untuk mengaktifkan kembali mereka menunjukkan bahwa proses hukum dan etik di parlemen berjalan sesuai prosedur.
Proses Pemulihan Status di Paripurna DPR
Pemulihan status Adies Kadir dan Uya Kuya ini tidak serta merta terjadi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, hasil keputusan MKD harus dibacakan terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR. "Ya nanti diumumkan dulu di paripurna," kata Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Cucun menambahkan, pimpinan MKD telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPR terkait hasil sidang etik. Oleh karena itu, semua keputusan yang diambil MKD wajib disampaikan dalam rapat paripurna. Artinya, status aktif kedua anggota DPR ini baru bisa dipulihkan setelah paripurna digelar.
"Ya belum tahu, kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu," jelas Cucun, mengisyaratkan adanya proses lanjutan. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah di parlemen memiliki prosedur yang harus dipatuhi.
Golkar Sambut Baik Kembalinya Adies Kadir
Keputusan MKD yang mengembalikan Adies Kadir sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR aktif disambut gembira oleh Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MKD tersebut. Ini berarti Adies Kadir akan kembali aktif dari Fraksi Golkar untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029.
Sarmuji juga mengungkapkan bahwa keputusan MKD ini mendapat sambutan positif dari konstituen Adies Kadir di daerah pemilihan (dapil). "Konstituen Pak Adies di dapil pasti ikut senang dengan keputusan ini karena mereka pun sepertinya juga sepemikiran dengan keputusan MKD," ujar Sarmuji.
Kembalinya Adies Kadir ke jajaran pimpinan DPR diharapkan dapat memberikan energi baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Apalagi, dengan pengalaman dan posisinya, ia memiliki kapasitas untuk mendorong penyelesaian masalah-masalah krusial seperti sengketa lahan ini, yang kini langsung menjadi prioritas utamanya.
