Publik dibuat terkejut dengan kabar yang datang dari PT Indofarma Tbk (INAF). Perusahaan farmasi pelat merah ini dilaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413 karyawannya pada 15 September 2025 lalu. Sebuah angka yang fantastis, mengingat setelah gelombang PHK tersebut, jumlah karyawan Indofarma hanya tersisa tiga orang saja.
Kabar mengejutkan ini terungkap dalam laporan keuangan Indofarma untuk kuartal III 2025. Manajemen Indofarma menyatakan bahwa langkah drastis PHK massal ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan. Tujuannya tak lain adalah untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik di tengah kondisi keuangan yang kian menantang.
Awal Mula Geger: PHK Massal yang Mengejutkan
Pada pertengahan September 2025, tepatnya tanggal 15, Indofarma mengambil keputusan berat yang mengguncang banyak pihak. Mereka secara resmi melakukan "rightsizing" atau perampingan karyawan dalam skala besar. Sebanyak 413 individu yang sebelumnya mengabdikan diri di perusahaan ini harus merelakan posisinya.
Ironisnya, setelah proses perampingan tersebut, jumlah karyawan Indofarma praktis menyusut drastis. Dari ratusan orang, kini hanya tersisa tiga orang saja yang tercatat sebagai staf inti perusahaan. Sebuah kondisi yang tentu saja memicu pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah BUMN vital bisa berada di titik ini.
Namun, cerita tidak berhenti di situ. Menjelang akhir September 2025, Indofarma kembali membuka pintu rekrutmen. Sebanyak 18 karyawan baru direkrut, sehingga total jumlah karyawan per 30 September 2025 menjadi 21 orang. Penambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan model bisnis terbatas, sesuai Putusan Homologasi yang telah ditetapkan.
Restrukturisasi atau Pukulan Telak?
Langkah PHK massal ini disebut sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran. Manajemen Indofarma menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci untuk menyelamatkan perusahaan dari keterpurukan. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari upaya keras untuk menekan biaya operasional yang selama ini membebani keuangan perusahaan.
Putusan Homologasi menjadi landasan utama bagi Indofarma untuk memprioritaskan efisiensi biaya operasi. Ini mencakup seluruh komponen biaya yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif. Tujuannya jelas, yakni menekan ongkos operasional secara signifikan demi meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang.
Pinjaman Rp220 Miliar dari Bio Farma: Napas Buatan atau Solusi Jangka Panjang?
Di tengah badai PHK, secercah harapan datang dari induk holding BUMN farmasi, PT Bio Farma. Pada tanggal yang sama dengan PHK massal, 15 September 2025, Indofarma menerima pinjaman sebesar Rp220 miliar dari Bio Farma. Dana segar ini diharapkan dapat menjadi penopang untuk mendukung efisiensi biaya operasi perseroan.
Pinjaman tersebut bukanlah tanpa syarat. Dana ini memiliki tenor 12 bulan dengan bunga sebesar 7 persen. Sebagai jaminan, Indofarma akan menyerahkan aset non-jaminan perseroan yang tersebar di 18 lokasi. Pemberian jaminan ini tentu saja memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertanyaannya, apakah pinjaman sebesar Rp220 miliar ini cukup untuk memulihkan Indofarma? Atau hanya sekadar napas buatan yang menunda masalah lebih besar? Langkah ini jelas menunjukkan komitmen Bio Farma untuk menyelamatkan salah satu anak perusahaannya, namun jalan menuju pemulihan total masih panjang dan berliku.
Terkuak! Skandal Fraud di Balik Krisis Indofarma
Kondisi Indofarma yang terpuruk ternyata bukan hanya disebabkan oleh masalah operasional semata. Pada Mei 2024, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah mengungkapkan bahwa kondisi Indofarma sangat berat. Permasalahan di perusahaan pelat merah ini mencakup dua aspek krusial: dugaan fraud dan upaya penyelamatan perusahaan.
Dugaan fraud ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang rencananya akan dibawa ke penegak hukum. Adanya indikasi penyelewengan keuangan tentu saja menjadi pukulan telak bagi citra dan kepercayaan publik terhadap BUMN. Ini juga menjelaskan mengapa restrukturisasi dan efisiensi menjadi sangat mendesak.
Peran Indofarma Global Medika dan Dana Rp470 Miliar yang Hilang
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat mengungkap biang kerok utama di balik krisis yang melanda Indofarma. Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sebenarnya tidak terjadi langsung di Indofarma pusat. Akar masalahnya justru berada di anak perusahaan, yakni PT Indofarma Global Medika.
Arya menjelaskan bahwa seharusnya PT Indofarma Global Medika menyetorkan dana sebesar Rp470 miliar kepada Indofarma. Namun, dana vital tersebut tak kunjung diberikan atau disetorkan. Ini menjadi titik awal kekacauan finansial yang mengganggu likuiditas Indofarma secara keseluruhan.
"Ternyata tagihannya sudah masuk tapi dia enggak kasih ke Indofarma. Di situlah masalah utamanya," kata Arya pada 21 Mei 2024. Ketiadaan dana sebesar itu tentu saja sangat mengganggu arus kas perusahaan. Akibatnya, Indofarma kesulitan membayar gaji karyawan, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi para pekerja.
Sejak tahun lalu, beban gaji karyawan Indofarma bahkan harus ditanggung oleh induk perusahaannya, Bio Farma. Ini menunjukkan betapa parahnya kondisi keuangan Indofarma akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan ketat terhadap anak perusahaan.
Masa Depan Indofarma: Antara Harapan dan Tantangan Berat
Dengan adanya PHK massal, restrukturisasi, pinjaman dari Bio Farma, dan penyelidikan fraud, masa depan Indofarma masih diselimuti ketidakpastian. Perusahaan ini harus berjuang keras untuk membangun kembali fondasi yang kokoh, mengembalikan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan bisnisnya.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Bio Farma telah menunjukkan komitmen untuk menyelamatkan Indofarma. Namun, jalan menuju pemulihan penuh akan membutuhkan waktu, disiplin, dan perubahan fundamental dalam operasional serta tata kelola perusahaan. Harapan besar kini tertumpu pada 21 karyawan yang tersisa untuk menjalankan model bisnis terbatas yang baru.
Kasus Indofarma ini menjadi pelajaran berharga bagi BUMN lainnya. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh lini bisnis, termasuk anak perusahaan, tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan begitu, krisis serupa dapat dihindari dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik negara dapat terus terjaga.
