Wacana penggunaan bahan bakar minyak (BBM) campuran etanol 10 persen atau E10 yang digadang-gadang bakal terealisasi tahun depan, kini dipertanyakan. Target ambisius pemerintah ini ternyata dinilai mustahil oleh pakar di bidangnya. Realitas di lapangan jauh berbeda dari janji manis yang sempat terlontar.
Ronny Purwadi, seorang Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan tegas menyatakan bahwa target penerapan E10 pada tahun 2024 itu tidak realistis. Menurutnya, industri bioetanol di Indonesia belum siap sama sekali. Kesiapan ini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Awalnya Gembar-gembor, Kini Mundur Teratur
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyebut bahwa mandatory penggunaan 10 persen etanol atau E10 pada BBM bensin sudah disetujui langsung oleh Presiden. Pernyataan ini sontak memicu optimisme akan masa depan energi yang lebih hijau di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun turut memperkuat narasi tersebut.
Zulhas, sapaan akrabnya, bahkan menyebut bahwa semua bahan bakar berjenis bensin yang dipasarkan di Indonesia akan memiliki kandungan etanol 10 persen (E10) mulai tahun depan. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari langkah besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani neraca perdagangan.
"Tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen, 10 persen etanol atau metanol," ucap Zulhas kala itu. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi banyak pihak, terutama di tengah isu krisis energi global dan komitmen Indonesia terhadap energi terbarukan.
Namun, angin segar itu tak bertahan lama. Bahlil Lahadalia kemudian merevisi pernyataannya. Ia menyebut bahwa pihaknya masih menghitung kapan penerapan mandatori BBM E10 akan dilakukan. Dari hasil hitungannya, penerapan tersebut bisa diterapkan paling cepat di tahun 2027, bahkan mungkin lebih lama lagi.
Industri Bioetanol: Belum Siap dari Hulu ke Hilir
Lalu, apa yang membuat target ini begitu sulit dicapai? Ronny Purwadi menjelaskan bahwa hitung-hitungan di lapangan belum mendukung. Jika hanya mengandalkan industri bioetanol yang ada saat ini, kapasitasnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sistemik.
Kesiapan dari hulu berarti ketersediaan bahan baku yang melimpah dan berkelanjutan. Etanol umumnya dihasilkan dari bahan baku pangan seperti tebu, jagung, gandum, kentang, atau singkong. Di Indonesia, potensi bahan baku seperti molase, singkong, sorgum, dan nira aren memang besar, namun skala produksinya belum terintegrasi untuk kebutuhan bahan bakar.
Sementara itu, kesiapan di hilir mencakup fasilitas pengolahan dan distribusi. Mengubah bahan baku menjadi etanol berstandar fuel-grade yang aman untuk kendaraan bermotor membutuhkan teknologi dan infrastruktur khusus. Ini adalah investasi besar yang memerlukan perencanaan matang dan waktu yang tidak sebentar.
Membangun Pabrik Bukan Sulap, Bukan Sihir
Membangun pabrik etanol dengan skala fuel-grade untuk kebutuhan campuran bensin kendaraan bermotor bukanlah perkara mudah. Ronny menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, jauh melampaui satu tahun. Ini berarti, jika pembangunan dimulai hari ini pun, mustahil pabrik tersebut bisa beroperasi penuh pada tahun depan.
"Kalau kita bangun hari ini juga, pabrik bioetanol saya enggak yakin satu tahun jadi," kata Ronny. Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya realisme dalam perencanaan kebijakan energi. Cita-cita memang boleh tinggi, namun realisasi harus dihitung dengan cermat agar tidak menjadi sekadar wacana.
Pemerintah, melalui Pertamina, saat ini baru memiliki satu produk bensin etanol, yaitu Pertamax Green. Namun, kadar etanolnya pun baru 5 persen, bukan 10 persen seperti yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju E10 masih sangat panjang dan penuh tantangan.
Jangan Sampai Niat Baik Berujung Impor Etanol
Salah satu tujuan utama penerapan E10 adalah menekan impor BBM. Ronny Purwadi mengamini bahwa E10 memang dipercaya dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak. Namun, ia memberikan peringatan penting. Berapa penurunan yang bisa dicapai, hal itu harus dikalkulasi secara rinci terlebih dahulu.
Peringatan Ronny sangat krusial: jangan sampai target untuk mengurangi impor BBM tercapai, namun keran impor etanol justru mengalir deras ke dalam negeri. Jika ini terjadi, maka tujuan kemandirian energi akan sia-sia. Indonesia hanya akan mengganti satu jenis impor dengan jenis impor lainnya, tanpa benar-benar mandiri.
Artinya, Indonesia harus benar-benar mandiri dalam memproduksi etanol untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin. Ini berarti dukungan penuh terhadap petani lokal yang menanam singkong, tebu, atau sorgum. Mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bahan baku bioetanol.
Kemandirian Energi: Butuh Strategi Matang, Bukan Sekadar Janji
Kemandirian energi bukan hanya soal memiliki sumber daya, tetapi juga kemampuan untuk mengolahnya secara mandiri. Untuk mencapai target E10, pemerintah harus membangun pabrik etanol di dalam negeri yang juga akan menyerap komoditas singkong maupun tebu dari petani lokal. Ini adalah strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan investasi besar.
"Petani-petani kita ke depan akan kami dorong melakukan hal ini," kata Bahlil, mengutip CNBC Indonesia. "Sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027 atau 2028, atau di tahun berapa." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih realistis dalam melihat tantangan yang ada.
Di Brazil, etanol dihasilkan dari nira tebu. Di Amerika Serikat, dari jagung. Sementara negara-negara Eropa memperoleh etanol dari olahan gandum, kentang, dan anggur. Indonesia memiliki potensi besar dari molase, singkong, sorgum, dan nira aren. Potensi ini harus dioptimalkan dengan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Masa Depan Bioetanol Indonesia: Antara Ambisi dan Realita
Semangat untuk mewujudkan kemandirian energi melalui bioetanol memang harus terus menyala. Namun, semangat ini perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan realistis. Membangun industri dari hulu ke hilir membutuhkan waktu, investasi, dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk petani.
Penundaan target E10 hingga 2027 atau 2028 mungkin terdengar mengecewakan, tetapi ini adalah langkah yang bijaksana. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan infrastruktur, rantai pasok, dan kapasitas produksi adalah kunci keberhasilan. Jangan sampai terburu-buru, hanya untuk kemudian menghadapi kegagalan yang lebih besar.
Semoga saja, semangat ini tidak padam dan jalan terus. Dengan perhitungan yang cermat dan eksekusi yang terencana, mimpi kemandirian energi melalui bioetanol bisa menjadi kenyataan, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
