Dunia maya kembali dihebohkan dengan peredaran konten yang memicu kontroversi. Kali ini, narasi duet Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo untuk Pilpres 2029 menjadi sorotan tajam, menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik, Faldo Maldini, dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut. Ia menyebut konten itu sebagai fitnah yang sengaja diproduksi untuk tujuan tertentu.
Faldo menjelaskan bahwa pernyataan asli Ketua Harian Ahmad Ali, yang menjadi sumber manipulasi, sama sekali tidak membahas konstelasi politik 2029. Sebaliknya, Ali tengah mengevaluasi program makan bergizi di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini adalah upaya pemelintiran fakta yang sangat disayangkan. ‘Pernyataan aslinya membahas evaluasi program makan bergizi di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan politik 2029,’ tegas Faldo melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/10/2025)."
Bahaya AI untuk Fitnah: PSI Serukan Etika Digital
Mantan politisi PAN ini juga menyoroti penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam penyebaran hoaks. Menurutnya, AI seharusnya tidak disalahgunakan untuk tujuan fitnah yang merugikan, apalagi dalam konteks politik yang sensitif.
"Penggunaan AI untuk menciptakan narasi palsu atau memotong pernyataan seseorang secara tidak utuh adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. ‘Artificial Intelligence (AI) jangan digunakan untuk fitnah. Fitnah itu dosa dan dilaknat Allah SWT. Itu konten palsu dan dipotong dengan sengaja. Pak Ahmad Ali tidak pernah bicara soal duet Gibran-Jokowi 2029,’ imbuhnya dengan nada prihatin."
Faldo menegaskan bahwa serangan fitnah semacam ini tidak akan menggoyahkan semangat PSI. Mereka justru merasa berada di jalur yang benar dalam perjuangan politiknya, menghadapi berbagai tantangan dengan kepala tegak.
"’Kami sadar betul bahwa yang difitnah adalah pihak yang berjuang di jalan yang benar,’ ucapnya, menyerukan agar para kader PSI tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Solidaritas dan fokus pada kebenaran menjadi kunci."
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pola disinformasi seperti ini kerap digunakan untuk memecah belah persatuan dan menyerang kredibilitas pihak tertentu.
"’Kami ingatkan publik untuk hati-hati, karena pola disinformasi seperti ini memang sengaja diarahkan untuk memecah belah dan menyerang PSI lewat manipulasi judul dan gambar,’ pungkas Faldo, menekankan pentingnya literasi digital di era informasi ini."
Mengawal Demokrasi: PSI Dorong RUU Pemilu Demi Akses Politik Anak Muda
Bergeser dari isu hoaks, PSI juga menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia. Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PSI Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, menyuarakan dukungan penuh terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum.
Geraldi mendesak agar RUU Pemilu segera dibahas dan disahkan. Tujuannya jelas, yakni sebagai landasan hukum yang kuat sebelum rangkaian proses elektoral menuju Pemilu 2029 dimulai, memastikan kesiapan sistematis.
"’Dengan mempertimbangkan bahwa kita akan segera memulai rangkaian menuju Pemilu 2029, kami mendukung agar RUU Pemilu dibahas segera dan disahkan sebagai dasar-dasar penyelenggaraannya,’ kata Geraldi usai menghadiri sebuah diskusi publik bertajuk Aspirasi untuk Reformasi Pemilu, Jumat (24/10/2025)."
Tantangan Anak Muda di Kancah Politik: Biaya Tinggi dan Kelelahan Institusi
Menurut Geraldi, ada dua permasalahan krusial yang kini dihadapi oleh generasi muda yang ingin berkiprah di dunia politik. Pertama adalah tingginya biaya politik, dan kedua adalah apa yang disebutnya sebagai ‘kelelahan kelembagaan’.
"’Ada 2 masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan kini. Pertama, anak-anak muda yang ingin masuk politik seringkali terhalang oleh biaya politik mahal. Kedua, anak-anak muda itu juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi,’ jelasnya."
Fenomena biaya politik yang mahal seringkali menjadi tembok penghalang bagi talenta muda yang memiliki gagasan brilian namun terkendala finansial. Ini menciptakan oligarki politik yang tidak sehat, di mana hanya segelintir orang dengan modal besar yang bisa bersaing.
Sementara itu, ‘kelelahan kelembagaan’ merujuk pada stagnasi atau kurangnya adaptasi institusi politik terhadap dinamika zaman. Ini membuat politik terasa kaku, birokratis, dan kurang menarik bagi kaum muda yang menginginkan perubahan cepat dan inovatif.
Solusi PSI: Batasi Dana Kampanye dan Segarkan Institusi
Menanggapi tantangan ini, PSI berkomitmen untuk memperjuangkan agar RUU Pemilu mendatang dapat menjadi solusi konkret. Salah satu usulan utamanya adalah pembatasan pengeluaran kampanye bagi calon legislatif maupun eksekutif.
"’Menanggapi adanya tuntutan dari masyarakat secara luas dan anak-anak muda secara khusus, kami akan memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi terhadap biaya politik yang mahal. Salah satu caranya adalah dengan membatasi pengeluaran kampanye dari calon-calon legislatif atau eksekutif yang akan maju,’ tegas Geraldi."
Pembatasan ini diharapkan dapat menciptakan arena politik yang lebih adil dan setara, di mana ide dan kapasitas lebih dihargai daripada kekuatan finansial. Ini akan membuka pintu bagi lebih banyak anak muda untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya besar.
Selain itu, Geraldi juga mendorong agar RUU Pemilu mampu menyegarkan kembali lembaga-lembaga terkait. Baik penyelenggara pemilu, pemerintahan, maupun partai politik harus beradaptasi dengan ketentuan terbaru dan semangat reformasi.
Ini penting untuk memastikan bahwa sistem politik kita selalu relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama aspirasi generasi milenial dan Gen Z yang kini menjadi mayoritas pemilih. Institusi harus lebih agile dan inovatif.
Mempertimbangkan Aspirasi Anak Muda untuk Demokrasi yang Lebih Baik
PSI sangat percaya bahwa perumusan RUU Pemilu harus secara serius mempertimbangkan aspirasi anak muda. Mereka adalah masa depan bangsa dan memiliki pandangan segar untuk perbaikan sistem politik yang seringkali luput dari perhatian.
"’Kita harus menyadari bahwa anak-anak muda menginginkan perbaikan dalam sistem dan kehidupan politiknya. Di mana, dalam sistem demokrasi ini, pemimpin-pemimpin politik dan kebijakan-kebijakannya ditentukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilu,’ ucap Geraldi."
Oleh karena itu, kualitas pemilu harus terus ditingkatkan, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga substansial. RUU Pemilu yang disusun dengan baik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel bagi semua lapisan masyarakat.
Dengan demikian, PSI tidak hanya fokus pada penangkalan hoaks dan disinformasi yang merusak tatanan politik, tetapi juga aktif mengadvokasi reformasi sistemik. Ini menunjukkan komitmen partai terhadap politik yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada masa depan Indonesia yang lebih baik.
