Sebuah peringatan keras datang dari Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej. Ia mengungkapkan skenario mengerikan yang bisa terjadi jika Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak segera disahkan oleh DPR. Ancaman ini bukan main-main, dampaknya bisa mengguncang fondasi hukum di Indonesia.
Menurut Eddy, implikasi hukumnya sangat serius: ribuan tahanan yang saat ini berada di balik jeruji besi berpotensi besar untuk dibebaskan secara massal. Ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan konsekuensi logis dari kekosongan hukum yang akan datang jika RUU KUHAP terus tertunda.
Mengapa RUU KUHAP Begitu Mendesak? Konflik Hukum yang Mengancam
Pangkal masalahnya terletak pada perbedaan waktu pemberlakuan dua undang-undang krusial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan resmi berlaku pada Januari 2026 mendatang. Ini adalah perubahan fundamental dalam sistem pidana Indonesia.
Namun, KUHAP yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dan kejaksaan dalam menahan tersangka, masih merujuk pada KUHP lama. Inilah celah hukum yang dikhawatirkan Wamenkum Eddy Hiariej. Jika KUHAP tidak diperbarui, akan ada ketidaksesuaian yang fatal.
Para tersangka yang ditahan saat ini, baik oleh aparat kepolisian maupun kejaksaan, menggunakan payung hukum KUHAP yang lama. Jika KUHAP baru tidak segera menyesuaikan diri dengan KUHP yang baru, legitimasi penahanan mereka bisa dipertanyakan secara hukum.
Skenario Terburuk: Penjara Kosong dan Kekacauan Hukum
Bayangkan saja, jika RUU KUHAP tidak kunjung disahkan, aparat penegak hukum akan kehilangan landasan legal yang kuat untuk melakukan upaya paksa, termasuk penahanan. Ini bisa berarti setiap tahanan, dari kasus ringan hingga berat, berhak menuntut pembebasan karena tidak ada dasar hukum yang sah.
Situasi ini bukan hanya akan menciptakan kekacauan di sistem peradilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Keamanan dan ketertiban bisa terganggu secara masif jika ribuan individu yang sedang dalam proses hukum tiba-tiba bebas tanpa ada kejelasan status hukum.
Wamenkum Eddy Hiariej menegaskan bahwa pemerintah akan mencatat serius jika DPR gagal mengesahkan RUU KUHAP tahun ini. Kegagalan ini akan menjadi catatan buruk dan preseden yang berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia, yang bisa berujung pada implikasi yang tak terbayangkan.
Mandeknya Pembahasan di DPR: Apa Kendalanya?
Meskipun urgensinya sudah sangat jelas dan ancamannya nyata, pembahasan RUU KUHAP di DPR masih berjalan lambat. RUU ini sebenarnya sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi fokus Komisi III DPR RI. Namun, progresnya belum sesuai harapan.
Hingga saat ini, RUU KUHAP belum juga disetujui untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen dan prioritas para wakil rakyat dalam menyelesaikan undang-undang sepenting ini, mengingat batas waktu yang semakin mepet.
Ketua Badan Legislasi Bob Hasan memang menyatakan pihaknya menargetkan KUHAP selesai tahun ini. Namun, ia juga menyebutkan adanya RUU lain yang juga menjadi prioritas, yakni RUU Perampasan Aset, yang juga mendesak untuk diselesaikan.
Prioritas Lain: RUU Perampasan Aset Ikut Antre
Bob Hasan menjelaskan bahwa tuntutan publik terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset juga sangat tinggi. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang dicuri. Oleh karena itu, RUU ini juga dimasukkan dalam daftar pembahasan tahun 2025.
Ini menciptakan dilema bagi DPR. Di satu sisi, ada ancaman serius jika RUU KUHAP tidak disahkan, yang bisa memicu krisis hukum. Di sisi lain, ada desakan publik untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang juga tak kalah pentingnya dalam mewujudkan keadilan.
Kedua RUU ini sama-sama penting dan mendesak, namun sumber daya dan waktu pembahasan di DPR terbatas. Keputusan untuk memprioritaskan atau membahas keduanya secara paralel dengan efektif menjadi tantangan besar bagi lembaga legislatif.
Implikasi Lebih Luas: Kepercayaan Publik dan Stabilitas Hukum
Dampak dari tidak disahkannya RUU KUHAP melampaui sekadar pembebasan tahanan. Ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan stabilitas negara secara keseluruhan. Jika hukum tidak jelas, masyarakat akan merasa tidak terlindungi.
Jika dasar hukum penegakan pidana menjadi tidak jelas atau bahkan cacat, akan ada ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Investor bisa ragu untuk menanamkan modal, masyarakat bisa kehilangan rasa aman, dan citra Indonesia di mata internasional bisa tercoreng serius.
Sistem hukum yang jelas, modern, dan mutakhir adalah fondasi bagi negara yang berdaulat dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelesaian RUU KUHAP bukan hanya tugas legislatif, tetapi juga kebutuhan mendesak bagi seluruh elemen bangsa demi menjaga kepastian dan keadilan.
Desakan Mendesak: DPR Harus Bertindak Cepat
Peringatan Wamenkum Eddy Hiariej adalah alarm keras yang tidak bisa diabaikan. DPR memiliki tanggung jawab besar untuk segera menyelesaikan RUU KUHAP sebelum batas waktu Januari 2026 tiba dan KUHP baru mulai berlaku penuh. Waktu terus berjalan dan tidak ada ruang untuk penundaan.
Tanpa tindakan cepat dan konkret dari DPR, Indonesia berpotensi menghadapi krisis hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan konsekuensi yang luas dan merusak. Ini adalah momen krusial bagi DPR untuk menunjukkan kinerja dan komitmennya dalam menjaga kepastian hukum di negeri ini.
Masyarakat menanti, akankah DPR mampu menjawab tantangan ini dan mencegah skenario "penjara kosong" menjadi kenyataan? Atau justru membiarkan ancaman ini menjadi bom waktu yang siap meledak di sistem peradilan Indonesia? Kita semua berharap ada solusi terbaik dan tercepat.
