Puluhan ribu penganut Yahudi ultra-Ortodoks, atau yang dikenal sebagai Haredim, membanjiri jalanan Yerusalem. Mereka turun ke jalan bukan untuk merayakan hari raya, melainkan untuk melancarkan protes besar-besaran menentang kebijakan wajib militer yang kini menyasar kelompok mereka. Aksi ini menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang pemerintahannya sudah terhuyung-huyung di tengah konflik Gaza.
Gelombang Protes yang Mengguncang Yerusalem
Pada Jumat, 31 Oktober 2025, suasana di Yerusalem mendadak tegang. Jalan-jalan utama menuju pusat kota lumpuh total, dipenuhi lautan manusia berpakaian khas hitam ala Yahudi ultra-Ortodoks. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa spanduk dan meneriakkan penolakan terhadap amandemen undang-undang wajib militer yang baru.
Diperkirakan sekitar 20 ribu pria Haredim memadati area tersebut, menciptakan kemacetan parah dan menarik perhatian dunia. Mereka bersatu dalam satu suara: menuntut Netanyahu segera membatalkan kebijakan yang mereka anggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai keagamaan mereka. Protes ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan manifestasi ketidakpuasan mendalam yang telah lama terpendam.
Akar Masalah: Pengecualian Wajib Militer untuk Haredim
Selama puluhan tahun, Israel dikenal dengan sistem wajib militernya yang sangat ketat. Setiap warga negara, baik pria maupun wanita, diwajibkan menjalani dinas militer setelah lulus sekolah menengah. Namun, ada satu kelompok yang selalu dikecualikan dari aturan ini: umat Yahudi ultra-Ortodoks.
Pengecualian ini berakar pada kesepakatan historis yang memungkinkan para pria Haredim untuk mengabdikan hidup mereka pada studi kitab suci Yahudi di Yeshiva (sekolah agama). Mereka percaya bahwa kontribusi terbesar mereka kepada negara adalah melalui doa dan pembelajaran Torah, yang dianggap sebagai pelindung spiritual Israel. Keyakinan ini telah menjadi pilar identitas dan gaya hidup mereka.
Namun, pengecualian ini juga telah lama menjadi sumber perdebatan sengit di Israel. Banyak warga sekuler dan kelompok Yahudi lainnya merasa tidak adil karena mereka harus menanggung beban pertahanan negara, sementara sebagian besar pria Haredim dibebaskan. Mereka berpendapat bahwa di negara yang menghadapi ancaman keamanan konstan, setiap warga negara harus berkontribusi secara setara.
Perang Gaza Mengubah Segalanya
Situasi yang sudah pelik ini semakin memanas setelah agresi brutal Israel ke Jalur Gaza Palestina dimulai pada Oktober 2023. Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya menewaskan puluhan ribu warga Palestina, tetapi juga menimbulkan korban jiwa tertinggi di kalangan militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Kebutuhan akan pasukan tambahan pun melonjak drastis.
Melihat kondisi darurat ini, pemerintah Israel di bawah Netanyahu akhirnya mencabut pengecualian wajib militer bagi umat Yahudi ultra-Ortodoks. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengisi kekosongan personel militer dan meringankan beban pasukan yang sudah ada. Langkah ini, meskipun dipandang perlu oleh sebagian besar masyarakat, justru memicu kemarahan besar di kalangan Haredim.
Bagi mereka, kebijakan baru ini adalah pelanggaran terhadap tradisi suci dan gaya hidup yang telah dipegang teguh selama berabad-abad. Shmuel Orbach, salah satu demonstran, dengan tegas menyatakan, "Saat ini, orang-orang yang menolak ikut wajib militer akan dijebloskan ke penjara militer. Itu tidak terlalu buruk. Tapi kita adalah negara Yahudi. Anda tidak bisa memerangi agama Yahudi di negara Yahudi. Itu tidak akan berhasil." Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa dinas militer akan mengganggu studi keagamaan mereka yang tak ternilai.
Dilema Politik Netanyahu dan Ancaman Koalisi
Pencabutan pengecualian wajib militer ini menempatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam posisi yang sangat sulit. Pemerintahannya seringkali bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks untuk mempertahankan koalisi mayoritas di Knesset (parlemen Israel). Keputusan ini berpotensi merusak fondasi koalisinya dan bahkan menyebabkan keruntuhan pemerintahan.
Partai-partai Haredim telah mengancam akan menarik dukungan mereka jika undang-undang wajib militer ini tidak dibatalkan. Hal ini menciptakan dilema besar bagi Netanyahu: di satu sisi, ia harus menanggapi tuntutan publik dan militer untuk pemerataan beban dinas; di sisi lain, ia harus menjaga stabilitas politik pemerintahannya. Tekanan dari berbagai pihak membuat posisinya semakin terjepit.
Mahkamah Agung Israel juga telah berulang kali menyatakan bahwa pengecualian wajib militer bagi Haredim adalah inkonstitusional dan diskriminatif. Ini menambah tekanan hukum pada pemerintah untuk menemukan solusi yang adil dan merata. Namun, setiap upaya untuk mereformasi undang-undang ini selalu menemui jalan buntu karena sensitivitas politik dan agama yang tinggi.
Perpecahan Sosial di Tengah Krisis
Isu wajib militer Haredim bukan hanya masalah politik atau militer, tetapi juga cerminan dari perpecahan sosial yang mendalam di Israel. Masyarakat terbelah antara mereka yang percaya pada kesetaraan beban dan mereka yang menjunjung tinggi tradisi keagamaan. Ketegangan ini semakin diperparah oleh agresi Israel yang meluas dari Jalur Gaza hingga Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran, yang menuntut lebih banyak pengorbanan dari seluruh warga.
Kemarahan publik terhadap pengecualian ini telah meningkat tajam selama dua tahun terakhir. Banyak warga Israel merasa bahwa sementara anak-anak mereka berjuang dan gugur di medan perang, sebagian besar pria Haredim tetap berada di Yeshiva, bebas dari kewajiban militer. Perasaan ketidakadilan ini mengikis kohesi sosial dan menciptakan jurang pemisah antara berbagai segmen masyarakat.
Selain itu, ada juga isu ekonomi yang melatarbelakangi. Banyak pria Haredim yang tidak bekerja dan hidup dari tunjangan negara, dengan alasan bahwa mereka mengabdikan diri sepenuhnya untuk studi agama. Hal ini semakin memicu kritik dari warga Israel lainnya yang merasa bahwa mereka tidak hanya menanggung beban militer, tetapi juga beban ekonomi.
Apa Selanjutnya? Masa Depan Wajib Militer Israel
Masa depan wajib militer di Israel kini berada di persimpangan jalan. Apakah Netanyahu akan tunduk pada tuntutan para demonstran dan partai-partai ultra-Ortodoks, ataukah ia akan tetap pada keputusannya demi pemerataan beban dan kebutuhan militer? Apa pun keputusannya, akan ada konsekuensi besar.
Jika pengecualian wajib militer bagi Haredim dipertahankan, kemarahan publik dan militer kemungkinan akan semakin memuncak, mengancam stabilitas sosial dan politik. Namun, jika pengecualian itu dicabut sepenuhnya, Israel mungkin akan menghadapi gelombang protes yang lebih besar dan perpecahan internal yang lebih parah. Ini adalah tantangan yang kompleks, tanpa solusi mudah.
Pemerintah Israel harus mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak, sebuah kompromi yang menghormati tradisi keagamaan sekaligus memastikan keadilan dan kesetaraan dalam kontribusi terhadap pertahanan negara. Konflik internal ini menambah lapisan kerumitan pada situasi keamanan Israel yang sudah tegang, dan bagaimana Netanyahu menanganinya akan menentukan arah masa depan negara tersebut.
