Ambisi pemerintah untuk mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) campuran etanol 10 persen atau E10 pada tahun depan tampaknya harus menghadapi kenyataan pahit. Target instan ini dinilai mustahil terealisasi, setidaknya menurut Ronny Purwadi, seorang Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ronny menegaskan bahwa industri bioetanol dalam negeri belum siap, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kesiapan yang belum matang ini menjadi batu sandungan utama bagi percepatan program E10 yang digadang-gadang sebagai solusi kemandirian energi nasional.
"Hitung-hitungannya belum masuk akal. Kenapa? Karena bioetanol, kalau mengandalkan industri bioetanol saat ini, itu memang belum siap," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, pada Senin (20/10). Pernyataan ini sontak memunculkan pertanyaan besar tentang perencanaan dan eksekusi kebijakan energi di Indonesia.
Membangun pabrik etanol dengan skala fuelgrade untuk memenuhi kebutuhan campuran bensin kendaraan bermotor bukanlah perkara mudah. Prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional.
Menurut Ronny, pemerintah harus menimbang-nimbang realisasi yang masuk akal terkait target tersebut. Ia pesimis pembangunan pabrik bioetanol berskala besar bisa rampung dalam waktu satu tahun.
"Kalau kita bangun hari ini juga, pabrik bioetanol saya tidak yakin satu tahun jadi. Jadi memang cita-cita boleh, tapi realisasi harus dihitung," ucapnya, menekankan pentingnya perhitungan matang. Ia berharap semangat untuk mewujudkan E10 tidak padam, namun tetap berjalan di jalur yang realistis.
Mimpi E10 2024: Antara Ambisi dan Realita
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyebut bahwa mandatori penggunaan 10 persen etanol atau E10 pada BBM bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi.
Omongan tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Ia bahkan menyebut semua bahan bakar berjenis bensin yang dipasarkan di Indonesia bakal memiliki kandungan etanol 10 persen (E10) mulai tahun depan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani neraca perdagangan.
"Tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen etanol atau metanol," ujar Zulhas, memberikan harapan baru bagi masa depan energi bersih di Tanah Air. Ini adalah visi besar yang jika terwujud, akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan lingkungan.
Revisi Target: Mundur ke 2027/2028
Namun, optimisme tersebut tampaknya harus direvisi. Pada tanggal 20 Oktober, Bahlil Lahadalia meralat pernyataannya, menyebut bahwa pihaknya masih menghitung kapan penerapan mandatori BBM E10 akan dilakukan. Dari hitungannya, penerapan itu bisa diterapkan paling cepat pada tahun 2027.
Penundaan ini bukan tanpa alasan. Untuk menerapkan mandatori tersebut secara menyeluruh, pemerintah harus membangun pabrik etanol di dalam negeri. Pembangunan pabrik ini juga akan menyerap komoditas singkong maupun tebu dari petani lokal, menciptakan nilai tambah ekonomi.
Saat ini, pemerintah melalui Pertamina baru mempunyai satu produk bensin etanol dengan kadar 5 persen, yaitu Pertamax Green. Produk ini menjadi langkah awal, namun masih jauh dari target E10 secara nasional.
"Petani-petani kita ke depan akan kami dorong melakukan hal ini. Sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027 atau 2028, atau di tahun berapa," kata Bahlil, mengutip CNBC Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi mendalam.
Mengapa Target 2024 Mustahil Terwujud?
Pernyataan Ronny Purwadi dari ITB bukan sekadar pesimisme, melainkan analisis berbasis data dan pengalaman. Membangun infrastruktur industri bioetanol berskala fuelgrade membutuhkan investasi yang sangat besar dan teknologi canggih.
Prosesnya melibatkan studi kelayakan yang komprehensif, perizinan yang kompleks, serta konstruksi fisik yang memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, diperlukan juga pengembangan sumber daya manusia yang terampil di bidang ini.
Ronny menekankan bahwa tidak mungkin sebuah pabrik bioetanol raksasa bisa berdiri dan beroperasi penuh hanya dalam kurun waktu satu tahun. Ini adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang dan eksekusi bertahap.
Terburu-buru dalam penerapan bisa berujung pada kegagalan atau ketergantungan baru pada impor, yang justru bertentangan dengan tujuan awal kemandirian energi. Realisme menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Kesiapan Industri Hulu-Hilir yang Belum Optimal
Masalah kesiapan industri bioetanol di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, ketersediaan bahan baku seperti tebu, singkong, sorgum, atau nira aren dalam jumlah besar dan berkelanjutan masih menjadi tantangan.
Petani perlu didorong dan difasilitasi untuk meningkatkan produksi komoditas ini secara efisien. Selain itu, infrastruktur pengumpul dan pengiriman bahan baku ke pabrik juga harus memadai.
Di sektor hilir, tantangan terletak pada kapasitas produksi etanol yang masih terbatas dan belum memenuhi standar fuelgrade secara nasional. Distribusi etanol ke seluruh SPBU di Indonesia juga memerlukan sistem logistik yang kuat dan terintegrasi.
Belum lagi, ada isu kompatibilitas kendaraan bermotor dengan campuran E10. Meskipun sebagian besar kendaraan modern sudah bisa menggunakan E10, sosialisasi dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk kendaraan yang lebih tua.
Potensi E10: Mengurangi Ketergantungan Impor BBM
Terlepas dari tantangan yang ada, Ronny Purwadi mengamini bahwa penerapan E10 memang dipercaya dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak. Ini adalah tujuan mulia yang sejalan dengan agenda pemerintah.
Pengurangan impor BBM akan berdampak positif pada neraca pembayaran negara, menghemat devisa, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, penggunaan bioetanol juga lebih ramah lingkungan karena berasal dari sumber daya terbarukan.
Namun, Ronny menambahkan bahwa besaran penurunan impor tersebut harus dikalkulasi secara rinci terlebih dahulu. Perhitungan yang akurat akan memberikan gambaran jelas mengenai dampak ekonomi dan lingkungan dari kebijakan ini.
"Tapi berapanya, kami belum hitung," kata Ronny, menggarisbawahi pentingnya data dan analisis yang kuat sebelum menetapkan target spesifik.
Jebakan Impor Etanol: Tantangan Sesungguhnya
Salah satu kekhawatiran terbesar Ronny adalah jangan sampai target untuk mengurangi impor BBM tercapai, namun keran impor etanol justru mengalir deras ke dalam negeri. Hal ini akan menjadi ironi dan menggagalkan esensi kemandirian energi.
Artinya, Indonesia harus benar-benar mandiri dalam memproduksi etanol untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin. Ketergantungan pada impor etanol hanya akan memindahkan masalah dari satu jenis komoditas ke komoditas lain.
Untuk mencapai kemandirian ini, diperlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, serta dukungan penuh terhadap industri pertanian dan pengolahan dalam negeri. Kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir adalah kuncinya.
Jika tidak, program E10 yang ambisius ini bisa jadi hanya akan menjadi "ganti baju" masalah impor, bukan solusi fundamental.
Bahan Baku Lokal: Potensi Besar yang Belum Tergarap Penuh
Etanol umumnya dihasilkan dari berbagai bahan baku pangan di berbagai negara. Misalnya, di Brazil etanol diproduksi dari nira tebu, sementara di Amerika Serikat dari jagung. Negara-negara Eropa memperoleh etanol dari olahan gandum, kentang, dan anggur.
Indonesia memiliki potensi besar dalam hal bahan baku lokal. Etanol bisa didapat dari molase (limbah tebu), singkong, sorgum, dan nira aren. Komoditas-komoditas ini melimpah di berbagai daerah dan dapat menjadi tulang punggung industri bioetanol nasional.
Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan kepada petani untuk menanam komoditas ini secara massal dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi pengolahan yang efisien juga krusial untuk memaksimalkan potensi bahan baku lokal.
Dengan perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan dukungan penuh terhadap petani serta industri, mimpi E10 sebagai bagian dari kemandirian energi nasional bisa terwujud, meskipun mungkin tidak secepat yang diharapkan.
