Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa melacak "ekonomi bawah tanah" atau underground economy di Indonesia adalah tugas yang sangat sulit, padahal potensinya dinilai sangat besar. Fenomena ini menjadi duri dalam daging bagi pemerintah, terutama dalam upaya menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bayangkan, ada kekayaan triliunan rupiah yang berputar di luar radar!
Apa Itu Ekonomi Bawah Tanah dan Mengapa Bikin Pusing?
Ekonomi bawah tanah merujuk pada segala aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah. Ini bisa berupa transaksi tunai yang tidak dilaporkan, usaha informal yang tidak terdaftar, hingga kegiatan ilegal seperti penyelundupan atau perdagangan gelap. Intinya, semua kegiatan ini luput dari pengawasan dan, yang paling penting, dari pemungutan pajak.
Sulitnya melacak aktivitas ini membuat pemerintah kebingungan. Bagaimana bisa menarik pajak dari sesuatu yang bahkan tidak diketahui keberadaannya? Ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan uang tunai yang berpindah tangan tanpa jejak, aset yang disembunyikan, dan layanan yang diberikan tanpa faktur resmi.
Data Mengejutkan dari Bank Dunia: Seberapa Besar Potensinya?
Bank Dunia, dalam laporannya berjudul ‘Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia’, menyoroti inefisiensi pemungutan pajak di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah lolosnya ekonomi bawah tanah dari jangkauan pajak. Laporan ini, yang dirilis pada Maret 2025, memberikan gambaran yang cukup mencengangkan.
Menurut studi Medina dan Schneider (2018) yang dikutip Bank Dunia, ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2015. Angka ini bukan main-main. Jika kita asumsikan PDB Indonesia saat ini sekitar Rp20.000 triliun, maka 21,8 persennya bisa mencapai lebih dari Rp4.000 triliun! Ini adalah potensi penerimaan negara yang luar biasa besar, namun sayangnya, masih tersembunyi.
Dilema Pemerintah: Sulit Dihitung, Sulit Ditarik Pajaknya
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa menghitung potensi underground economy adalah hal yang nyaris mustahil. "Anda tahu underground ekonomi itu apa? Hitung aja susah, bagaimana Anda menghitungnya? Namanya underground," ujarnya dengan nada frustrasi. Transaksi yang tidak tercatat secara resmi memang tidak meninggalkan jejak digital atau dokumen fisik yang bisa dilacak.
Ia bahkan menegaskan bahwa klaim mengenai potensi underground economy yang sangat besar dan spesifik seringkali tidak berdasar. "Yang menghitung-hitung mengarang semuanya. Kalau ada kan bukan underground, sudah di atas tanah itu, gak bisa terhitung itu, kan tebak manggis semua," jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa gelapnya gambaran pemerintah mengenai skala sebenarnya dari masalah ini.
Mencari Jalan Keluar: Kebijakan Apa yang Bisa Dilakukan?
Hingga saat ini, Purbaya mengakui belum menemukan kebijakan yang tepat untuk menarik ekonomi bawah tanah ke dalam sistem formal. Ketidakjelasan mengenai besaran potensi menjadi penghalang utama dalam merumuskan strategi yang efektif. Bagaimana bisa menargetkan sesuatu jika ukurannya saja tidak diketahui?
Namun, ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan solusi. Purbaya menyebutkan bahwa mungkin ada kebijakan yang bisa diterapkan, bahkan mengisyaratkan peran sektor perbankan. "Tapi nanti saya bisa diskusikan," tegasnya, menunjukkan bahwa diskusi dan pencarian solusi masih terus berjalan.
Dampak Nyata bagi Kita Semua: Mengapa Ini Penting?
Ekonomi bawah tanah bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita semua sebagai warga negara. Setiap rupiah yang lolos dari pajak berarti berkurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau subsidi yang bisa dinikmati masyarakat. Ini juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena mereka menanggung beban lebih besar sementara yang lain menikmati keuntungan tanpa kontribusi.
Selain itu, keberadaan ekonomi bawah tanah yang besar dapat mendistorsi data ekonomi. Ini menyulitkan pemerintah dalam membuat kebijakan yang akurat dan efektif, karena gambaran sebenarnya dari aktivitas ekonomi tidak tercermin sepenuhnya. Bayangkan, jika triliunan rupiah ini bisa ditarik ke sistem, berapa banyak proyek dan program yang bisa didanai untuk kesejahteraan rakyat?
Tantangan Besar di Depan Mata
Purbaya Yudhi Sadewa menekankan keseriusannya dalam mengejar potensi penerimaan negara ini, asalkan ada angka yang jelas dan bisa diverifikasi. "Kalau angkanya clear, bisa saya hitung betul, kita akan kejar. Saya akan kejar. Kalau Rp1.000 triliun misalnya, oke saya hajar 50 persennya, kan dapat Rp500 triliun," ujarnya. Ini menunjukkan tekad pemerintah, namun juga menyoroti tantangan utama: bagaimana mendapatkan angka yang clear itu?
Mengatasi ekonomi bawah tanah membutuhkan pendekatan multi-dimensi, mulai dari digitalisasi transaksi, peningkatan inklusi keuangan, hingga penegakan hukum yang lebih ketat untuk aktivitas ilegal. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia, sebuah tantangan yang membutuhkan inovasi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk membawa potensi triliunan rupiah ini ke permukaan, demi kemajuan bangsa.
