Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menuntaskan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Langkah ini krusial untuk membereskan persoalan finansial proyek strategis tersebut kepada China Development Bank (CDB). Ini adalah upaya serius pemerintah baru untuk mengatasi ganjalan yang selama ini menghambat kelancaran Whoosh.
Prabowo Ambil Alih Misi Penyelamatan Whoosh
Keppres yang akan diterbitkan Prabowo bukan sekadar formalitas belaka. Di dalamnya akan dimuat susunan tim khusus yang bertugas melakukan perundingan restrukturisasi utang dengan pihak CDB. Tim ini diharapkan bisa bekerja cepat dan efektif di bawah arahan langsung dari presiden.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah baru serius dalam menuntaskan persoalan finansial Whoosh. Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo sempat menunda proses penting ini. Kini, bola ada di tangan tim yang akan dibentuk.
Luhut Buka-bukaan: Ini Alasan Keppres Penting
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan urgensi penerbitan Keppres ini. Menurutnya, proses restrukturisasi sempat tertunda karena adanya pergantian kepemimpinan di pucuk negara. China, sebagai pihak pemberi pinjaman, menanti kejelasan dari Indonesia.
"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring (utang) ini segera," kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelanjutan proyek Whoosh hingga Surabaya sangat bergantung pada penyelesaian masalah utang ini.
Luhut juga telah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, untuk segera menunjuk nama-nama anggota tim yang akan masuk dalam Keppres. "Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, ‘Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya’. Ya, dia (Rosan) bilang ‘saya bicara presiden’," ujar Luhut, menggambarkan proses di balik layar.
Syarat China untuk Lanjutkan Proyek Raksasa
Pemerintah China, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, menegaskan kesiapan mereka untuk terus berkoordinasi erat dengan Indonesia. Koordinasi ini mencakup pengelolaan proyek kereta cepat, termasuk penilaian investasi dan potensi ekonominya. Mereka melihat Whoosh bukan hanya angka, tapi juga manfaat publik.
"Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan," kata Guo. Ini menunjukkan bahwa China juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari proyek ini bagi Indonesia.
Guo menambahkan bahwa China akan selalu siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi. Harapannya, proyek ini dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan. Ini adalah sinyal positif, asalkan masalah restrukturisasi utang bisa segera rampung.
Bengkaknya Biaya Whoosh: Dari Mana Asalnya?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang memiliki sejarah panjang terkait pembengkakan biaya. Nilai investasi awal yang ditawarkan China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun, kini telah melonjak drastis. Angka terbaru menunjukkan nilai investasi mencapai US$7,2 miliar, setara dengan Rp116,54 triliun (dengan kurs Rp16.186 per dolar AS).
Pembengkakan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pemerintah. Dari total nilai proyek, sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara itu, sisanya ditanggung oleh modal pemegang saham yang terdiri atas konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Kenaikan biaya ini menjadi salah satu pemicu utama perlunya restrukturisasi utang. Angka yang fantastis ini menunjukkan betapa kompleksnya pengelolaan proyek infrastruktur raksasa. Pemerintah harus mencari solusi terbaik agar beban ini tidak semakin memberatkan.
APBN Terancam? Menteri Keuangan Beri Jawaban Tegas
Salah satu kekhawatiran terbesar publik adalah potensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi utang Whoosh. Namun, Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menepis anggapan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak pernah ada permintaan agar dana APBN digunakan untuk melunasi utang proyek ini.
"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut. Pernyataan ini mencoba menenangkan kekhawatiran masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga senada. Ia sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang tersebut. Menurut Purbaya, Danantara, sebagai pengelola Whoosh, seharusnya mampu mengelola pembiayaan restrukturisasi utang tanpa perlu menarik dana dari APBN.
"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya. Ia menyarankan agar dividen besar yang diperoleh Danantara digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, bukan membebani kas negara.
“Proyek Busuk”: Masalah Teknis yang Bikin Pusing
Sebelumnya, Luhut pernah melontarkan kritik keras terhadap proyek Whoosh, menyebutnya "proyek itu busuk." Istilah ini merujuk pada sejumlah persoalan teknis yang muncul sejak tahap pembangunan. Masalah-masalah ini bukan hanya menghambat progres, tetapi juga menimbulkan kerugian dan kekhawatiran.
Salah satu contoh paling mencolok adalah pembangunan pilar LRT oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di KM 3+800. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini adalah pelanggaran serius yang berdampak besar.
PUPR menilai pekerjaan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, sistem drainase yang tidak sesuai kapasitas juga menimbulkan genangan air di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Akibat pelanggaran ini, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR sempat menghentikan sementara proyek KCJB pada tahun 2020. Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa masalah Whoosh tidak hanya sebatas finansial, tetapi juga teknis dan tata kelola.
Tantangan Berat di Meja Tim Restrukturisasi
Dengan segala kompleksitas yang ada, tim restrukturisasi yang akan dibentuk Prabowo menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka harus bernegosiasi dengan China Development Bank untuk mendapatkan skema restrukturisasi utang yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menjaga hubungan bilateral yang strategis.
Selain itu, tim juga harus memastikan bahwa masalah teknis dan tata kelola yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Kepercayaan publik terhadap proyek Whoosh perlu dibangun kembali. Keberhasilan tim ini akan sangat menentukan masa depan proyek kereta cepat di Indonesia, termasuk potensi perpanjangan rute hingga Surabaya.
Penyelesaian masalah Whoosh ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam menangani proyek infrastruktur raksasa. Harapan besar disematkan agar Keppres dan tim yang dibentuk dapat membawa Whoosh keluar dari bayang-bayang utang dan masalah, menuju operasional yang stabil dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
