Peneliti dari Citra Institut, Yusak, memberikan penilaian menarik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam setahun kepemimpinannya. Ia menyebut Prabowo berhasil menjawab ekspektasi publik, terutama setelah dinamika sosial-politik yang sempat memanas Agustus lalu.
Salah satu langkah krusial yang disorot adalah reshuffle kabinet, khususnya pergantian Menteri Keuangan. Momen ini dianggap Yusak sebagai penanda keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
"Langkah Presiden Prabowo mengganti Menkeu menunjukkan arah positif," kata Yusak. Ia menambahkan bahwa Prabowo membutuhkan sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai cepat tanggap dalam menerjemahkan gagasan ekonomi-politiknya.
Komitmen Kuat pada Janji Kampanye
Yusak juga menyoroti komitmen Prabowo dalam merealisasikan sejumlah program prioritas di tahun pertamanya. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat mulai menunjukkan geliatnya.
Ketiga inisiatif ini, menurut Yusak, adalah simbol nyata upaya pemerintahan Prabowo. Tujuannya jelas, yaitu memperkuat kesejahteraan masyarakat di akar rumput dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
"Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti, tapi secara garis besar, Presiden Prabowo berusaha keras memenuhi janji kampanyenya," ujarnya. Yusak melihat program-program sosial ini mulai berjalan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Fondasi Ekonomi Kokoh dan Ambisi Pertumbuhan
Secara makroekonomi, Yusak menilai fundamental Indonesia tetap sangat kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Stabilitas makroekonomi berhasil terjaga, menjadi landasan penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Fondasi yang kokoh ini diharapkan mampu mendorong Indonesia melompat lebih tinggi di kancah perekonomian global.
Yusak juga menyoroti peran strategis Badan Danantara Indonesia (Danantara). Lembaga ini dinilai akan menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi-investasi strategis.
"Harapan besar ada pada Danantara," jelasnya. "Jika dikelola dengan baik, lembaga ini berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian nasional, membuka banyak lapangan kerja baru, serta menstabilkan sektor industri."
Diplomasi Global yang Makin Diperhitungkan
Dalam konteks politik luar negeri dan hubungan internasional, Yusak melihat diplomasi Indonesia di bawah Prabowo semakin diperhitungkan dunia. Ia secara khusus menyoroti momen Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB.
Pidato tersebut mendapat perhatian luas dan menandakan posisi Indonesia yang semakin strategis di tataran global. "Pidato Presiden di PBB yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga paling berpengaruh menunjukkan diplomasi kita makin dihormati," kata Yusak.
Ini membuktikan bahwa suara Indonesia memiliki bobot signifikan di forum-forum internasional. Prabowo berhasil membawa nama bangsa ke panggung dunia dengan pesan-pesan yang relevan dan visioner.
Tantangan Internal: Stabilitas Politik dan Efisiensi Birokrasi
Meski capaian positif mulai terlihat, Yusak mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah. Ia menekankan pentingnya memperkuat stabilitas politik dalam negeri, terutama pasca kerusuhan yang sempat terjadi Agustus lalu.
Konsolidasi elite politik dinilai krusial agar program-program prioritas tidak terganggu oleh intrik internal. "Prabowo perlu merapikan barisan inner circle-nya agar tidak terjadi tarik-menarik faksi," ujar Yusak.
Dukungan elite saja tidak cukup, yang harus diperkuat adalah dukungan rakyat melalui kebijakan-kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan mereka. Ini menjadi kunci legitimasi dan keberlanjutan program pemerintah.
Merampingkan Kabinet dan Sistem Meritokrasi
Yusak juga menilai efisiensi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintahan Prabowo. Struktur kabinet yang terkesan gemuk harus diimbangi dengan output kinerja yang optimal dan terukur.
"Idealnya kabinet yang besar berbanding lurus dengan hasil kerja," kata Yusak. Namun, realitanya, ia melihat masih banyak tumpang tindih kewenangan dan rangkap jabatan yang perlu segera dibenahi untuk meningkatkan efektivitas.
Ia menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis, baik di kementerian maupun BUMN. Penempatan pejabat harus berbasis kinerja dan kompetensi, bukan sekadar balas budi politik.
"Ini tantangan besar Prabowo untuk menjadikan efisiensi birokrasi sebagai realitas, bukan sekadar slogan," tutup Yusak. Dengan demikian, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bangsa.
