Dunia dikejutkan oleh pernyataan Amerika Serikat terkait pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB berikutnya. Washington secara terbuka menyatakan akan mempertimbangkan kandidat dari seluruh dunia, tanpa memandang rotasi regional yang selama ini menjadi tradisi. Langkah ini sontak memicu gelombang protes dan kemarahan dari negara-negara Amerika Latin yang merasa ini adalah giliran mereka.
Perebutan kursi Sekjen PBB ke-10, yang akan menjabat mulai 1 Januari 2027, kini memanas. Posisi strategis ini bukan sekadar jabatan administratif, melainkan juga simbol kepemimpinan global dan suara moral bagi komunitas internasional. Keputusan AS ini berpotensi mengguncang tatanan diplomatik yang sudah berjalan puluhan tahun.
Tradisi Rotasi yang Kini Dipertanyakan
Sejak PBB berdiri, posisi Sekjen PBB selalu dirotasi antar kawasan secara informal. Ini adalah bentuk kesepakatan tak tertulis untuk memastikan representasi geografis yang adil di pucuk pimpinan organisasi dunia tersebut. Setiap kawasan memiliki kesempatan untuk menempatkan wakilnya di kursi paling bergengsi itu.
Periode selanjutnya, berdasarkan tradisi, seharusnya menjadi jatah kawasan Amerika Latin dan Karibia. Mereka telah menunggu giliran ini dan kini merasa hak mereka terancam oleh manuver Amerika Serikat. Ini bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan juga soal kehormatan dan pengakuan atas kontribusi regional.
AS: Meritokrasi di Atas Segalanya
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki pertimbangan lain. Menurutnya, proses pemilihan posisi sepenting Sekjen PBB harus sepenuhnya berbasis meritokrasi, yaitu berdasarkan prestasi dan kualifikasi terbaik. Ini berarti kandidat harus dipilih dari sebanyak mungkin pilihan yang tersedia.
"Kami yakin proses pemilihan posisi penting seperti ini harus sepenuhnya berbasis prestasi dengan kandidat yang sebanyak mungkin," ujar Shea. "Dengan mempertimbangkan hal ini, Amerika Serikat mengundang kandidat dari semua kelompok regional," katanya lagi, seolah membuka pintu bagi siapa pun dari belahan dunia mana pun. Pernyataan ini jelas-jelas menantang tradisi rotasi regional.
Kemarahan Amerika Latin: Ini Giliran Kami!
Sikap AS ini langsung menuai reaksi keras dari negara-negara Amerika Latin. Mereka merasa diabaikan dan tradisi yang mereka pegang teguh kini dipertanyakan. Bagi mereka, ini bukan hanya soal rotasi, tetapi juga pengakuan atas peran dan suara kawasan mereka di panggung global.
Wakil Duta Besar Panama untuk PBB, Ricardo Moscoso, dengan tegas menyuarakan kekecewaan tersebut. "Kami tetap berharap bahwa selama proses ini, pengalaman kepemimpinan dan profil dari negara-negara berkembang akan diakui untuk posisi penting ini, terutama dari kawasan Amerika Latin/Karibia," ujarnya. Panama, yang sedang menjalani masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan, menjadi salah satu garda terdepan dalam menyuarakan hak kawasan mereka.
Proses Pemilihan yang Penuh Intrik
Pemilihan Sekjen PBB secara resmi akan dimulai ketika Dewan Keamanan (DK) yang beranggotakan 15 negara dan Presiden Majelis Umum (MU) dengan 193 anggota mengirimkan surat bersama pada akhir 2025. Surat ini akan berisi permintaan nominasi kandidat dari negara-negara anggota PBB. Proses ini akan menjadi ajang lobi dan negosiasi yang intens.
Para kandidat yang dicalonkan oleh negara anggota PBB akan melalui serangkaian proses seleksi. Ini termasuk presentasi visi dan misi di hadapan Majelis Umum, serta serangkaian wawancara tertutup. Namun, keputusan akhir sangat bergantung pada persetujuan lima negara pemegang hak veto.
Peran Krusial Lima Negara Veto
Dalam proses pemilihan Sekjen PBB, lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan memegang peranan sangat krusial. Mereka adalah Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Kelima negara ini harus menyetujui seorang kandidat sebelum nama tersebut diajukan ke Majelis Umum untuk disahkan.
Artinya, meskipun ada banyak kandidat berkualitas, jika salah satu dari lima negara ini menggunakan hak vetonya, kandidat tersebut tidak akan bisa maju. Kekuatan veto ini seringkali menjadi penentu dan bisa mengubah arah pemilihan secara drastis, menambah kompleksitas dan intrik dalam perebutan kursi Sekjen PBB.
Suara Rusia: Tradisi Bukan Aturan Baku
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, memberikan pandangannya yang menarik. Ia mengakui bahwa rotasi jabatan Sekjen antar-wilayah memang merupakan tradisi, namun ia menekankan bahwa itu bukanlah sebuah aturan baku yang mengikat. Pernyataan ini sedikit mengamini posisi AS, namun dengan nuansa yang berbeda.
"Warga Amerika Latin memiliki alasan moral untuk menduduki jabatan ini, tetapi hal itu tidak menghalangi kandidat dari wilayah lain untuk maju jika mereka mau," ujar Vassily. Ia juga menambahkan bahwa kriteria utamanya adalah prestasi. "Kriteria saya adalah prestasi," tegasnya, menunjukkan bahwa Rusia juga mengutamakan kualitas di atas rotasi geografis.
Desakan untuk Sekjen PBB Perempuan Pertama
Selain isu rotasi dan meritokrasi, ada desakan yang semakin kuat agar PBB memilih seorang perempuan sebagai Sekretaris Jenderal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selama 80 tahun berdiri, PBB selalu dipimpin oleh laki-laki. Banyak pihak merasa sudah saatnya organisasi ini dipimpin oleh seorang perempuan yang mampu membawa perspektif baru.
Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, menyuarakan sentimen ini dengan lantang. "Setelah 80 tahun, sudah lama sekali seorang perempuan tidak memimpin organisasi ini," katanya. Vassily Nebenzia dari Rusia juga menyinggung isu gender, meskipun ia tetap menekankan bahwa prestasi harus menjadi yang utama. "Saya tidak keberatan jika seorang perempuan memenangkannya berdasarkan prestasi, tetapi prestasi adalah yang utama. Prestasi lebih utama daripada gender," ujarnya.
Dua Nama Kuat dari Amerika Latin
Meskipun persaingan belum secara resmi dimulai, beberapa nama sudah mulai muncul ke permukaan, terutama dari kawasan Amerika Latin. Chili telah menyatakan akan mencalonkan mantan presidennya, Michelle Bachelet, yang memiliki rekam jejak internasional yang kuat sebagai mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Kosta Rika berencana untuk mencalonkan mantan Wakil Presiden Rebeca Grynspan. Grynspan juga bukan nama asing di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Kedua kandidat ini memiliki pengalaman dan kualifikasi yang mumpuni, membuat perebutan kursi Sekjen PBB semakin menarik.
Implikasi dan Prediksi Perebutan Kursi PBB
Direktur International Crisis Group PBB, Richard Gowan, mengamati bahwa pemerintahan AS menyadari mereka memiliki peluang besar untuk membentuk masa depan PBB dengan memilih pemimpin berikutnya. Ini bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi Sekjen, tetapi juga arah kebijakan dan prioritas PBB ke depan.
Gowan juga menyoroti ironi di balik desakan meritokrasi AS. "Ironisnya, banyak orang dalam PBB sebenarnya setuju bahwa kita membutuhkan proses berbasis meritokrasi, tetapi mereka khawatir jika AS mencari seorang multilateralis yang baik, atau seseorang yang akan fokus untuk mengurangi ukuran PBB," katanya. Kekhawatiran ini menunjukkan adanya keraguan terhadap motif sebenarnya di balik langkah AS.
Namun, Gowan tidak mengesampingkan kekuatan lobi negara-negara Amerika Latin. "Saya tidak akan mengesampingkan negara-negara Amerika Latin. Mereka akan melobi dengan sangat keras sebagai satu blok untuk memastikan bahwa ini adalah momen mereka," tegasnya. Perebutan kursi Sekjen PBB kali ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling sengit dan penuh drama dalam sejarah PBB. Akankah tradisi dipertahankan, ataukah meritokrasi ala AS akan mengubah segalanya? Hanya waktu yang akan menjawab.
