Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu). PSI mendesak agar RUU ini segera dibahas dan disahkan, bahkan sebelum rangkaian proses elektoral menuju Pemilu 2029 dimulai. Ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah urgensi demi masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif.
"Mengingat kita akan segera memasuki tahapan menuju Pemilu 2029, kami sangat mendukung agar RUU Pemilu segera dibahas dan disahkan," ujar Geraldi. Menurutnya, regulasi baru ini akan menjadi dasar fundamental bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan adil. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri diskusi publik bertajuk "Aspirasi untuk Reformasi Pemilu: Representasi Akuntabel dan Kepemimpinan Kompeten" pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Biaya Politik Mahal dan ‘Lembaga Lelah’: Dua Batu Sandungan Anak Muda
Geraldi tidak menampik adanya dua permasalahan besar yang kini menjadi momok, terutama bagi anak-anak muda yang ingin berkiprah di dunia politik. Pertama, tingginya biaya politik yang seringkali menjadi penghalang utama. Kedua, adanya "kelelahan kelembagaan" dalam institusi politik yang sudah membutuhkan perbaikan serius.
"Ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan kini," sambungnya. "Anak-anak muda yang ingin masuk politik seringkali terhalang oleh biaya politik mahal. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi." Situasi ini menciptakan tembok tebal yang sulit ditembus oleh talenta-talenta muda potensial.
Tingginya biaya politik ini bukan hanya sekadar nominal, melainkan sebuah sistem yang secara tidak langsung menguntungkan mereka yang memiliki modal besar. Akibatnya, calon-calon yang berkualitas namun minim finansial seringkali harus gigit jari. Ini tentu saja mengancam prinsip meritokrasi dan membuka celah bagi praktik-praktik tidak sehat dalam kontestasi politik.
Fenomena "kelelahan kelembagaan" juga tak kalah krusial. Institusi politik yang sudah lama berdiri seringkali terjebak dalam rutinitas dan resisten terhadap perubahan. Hal ini bisa menghambat inovasi, menghalangi ide-ide segar, dan membuat sistem politik terasa stagnan di mata generasi muda yang mendambakan dinamisme dan progresivitas.
Solusi Konkret PSI: Batasi Pengeluaran Kampanye!
Menanggapi tuntutan dari masyarakat luas, khususnya generasi muda, PSI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi nyata. Salah satu fokus utama adalah mengatasi masalah biaya politik yang mahal. PSI memiliki usulan konkret yang diyakini bisa menciptakan medan pertarungan yang lebih setara.
"Kami akan memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi terhadap biaya politik yang mahal," tegas Geraldi. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan membatasi pengeluaran kampanye. Pembatasan ini akan berlaku bagi calon-calon legislatif maupun eksekutif yang akan maju dalam pemilihan.
Pembatasan pengeluaran kampanye ini diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil. Calon tidak lagi harus bergantung pada kekuatan finansial semata, melainkan lebih fokus pada gagasan, program, dan rekam jejak. Ini akan mendorong persaingan yang sehat, di mana kualitas dan kapasitas menjadi penentu utama, bukan tebalnya dompet.
Selain itu, langkah ini juga berpotensi mengurangi risiko korupsi dan politik uang yang seringkali muncul akibat kebutuhan dana kampanye yang fantastis. Dengan regulasi yang jelas dan batasan yang ketat, integritas proses pemilu dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini adalah langkah progresif menuju demokrasi yang lebih bersih dan transparan.
Mengapa RUU Pemilu Mendesak Sebelum 2029?
Urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu sebelum 2029 tidak bisa ditawar. Proses elektoral yang kompleks membutuhkan landasan hukum yang kuat dan jelas jauh sebelum pelaksanaannya. Perubahan aturan di tengah jalan hanya akan menimbulkan kebingungan dan potensi konflik.
RUU Pemilu ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul dari pengalaman pemilu sebelumnya. Mulai dari masalah teknis penyelenggaraan, mekanisme pencalonan, hingga pengawasan dan penyelesaian sengketa. Semakin cepat disahkan, semakin banyak waktu bagi semua pihak untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri.
Pembahasan RUU ini juga seringkali diwarnai perdebatan sengit di parlemen, sebagaimana yang kerap terjadi dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ini menunjukkan betapa krusialnya setiap pasal yang akan diatur, karena akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi bangsa. Oleh karena itu, waktu yang cukup sangat diperlukan untuk mencapai konsensus terbaik.
Dengan adanya RUU Pemilu yang komprehensif dan progresif, diharapkan Pemilu 2029 dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan akuntabel. Ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. PSI melihat ini sebagai momentum emas untuk melakukan reformasi mendasar.
Masa Depan Politik Indonesia di Tangan Generasi Muda
Keterlibatan generasi muda dalam politik adalah keniscayaan. Mereka adalah agen perubahan yang membawa energi, ide-ide baru, dan perspektif segar. Namun, jika jalan mereka terhalang oleh biaya politik yang tinggi dan sistem yang tidak responsif, potensi besar ini akan terbuang sia-sia.
PSI, sebagai partai yang banyak diisi oleh anak-anak muda, memahami betul aspirasi dan tantangan yang dihadapi generasi ini. Oleh karena itu, perjuangan untuk mereformasi RUU Pemilu bukan hanya sekadar agenda partai, melainkan representasi dari suara jutaan anak muda yang ingin berkontribusi nyata bagi bangsa.
Dengan membatasi pengeluaran kampanye dan memperbaiki kelembagaan politik, diharapkan akan terbuka lebih banyak pintu bagi anak muda untuk masuk ke arena politik. Mereka bisa bersaing berdasarkan gagasan dan kompetensi, bukan berdasarkan kekuatan finansial. Ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas dan representatif.
Pada akhirnya, RUU Pemilu yang ideal harus mampu menciptakan sistem politik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Ini adalah fondasi penting untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan demokratis. PSI siap menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini, demi masa depan politik yang lebih cerah bagi semua, terutama generasi penerus bangsa.
