Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan insentif mobil listrik yang digulirkan pemerintah. Mereka menilai program tersebut tidak adil, sebab hanya menguntungkan kalangan atas yang membeli mobil mewah, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah justru gigit jari.
Bob Azam, Wakil Presiden Direktur TMMIN, secara terang-terangan mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini sedang ‘paceklik’ atau mengalami masa sulit yang signifikan.
Ekonomi Rakyat Kecil Sedang Sulit, Penjualan Mobil Entry Level Anjlok
Indikasi jelas dari kondisi ekonomi yang sedang lesu ini, kata Bob Azam, terlihat dari data penjualan mobil kelas entry level yang terus merosot tajam. Model-model kendaraan yang seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah justru mengalami penurunan signifikan.
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) semakin memperkuat argumen ini. Mobil-mobil kelas termurah, seperti Low MPV dan LCGC, yang dulunya selalu merajai daftar penjualan, kini absen dari jajaran mobil terlaris selama beberapa bulan terakhir. Ini menunjukkan adanya pergeseran daya beli yang mengkhawatirkan.
"Kan kelihatan di sini income-nya yang middle up ini stabil, yang turun kan yang model-model middle low segment," ujar Bob Azam di BSD Tangerang. Ia menekankan bahwa pasar otomotif adalah cerminan langsung dari kondisi ekonomi suatu negara.
Kondisi ini menciptakan jurang yang semakin lebar. Penjualan mobil mewah, yang umumnya dibeli oleh kalangan atas, cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh gejolak ekonomi. Namun, segmen menengah ke bawah yang merupakan tulang punggung ekonomi justru terpuruk.
"Jadi kalau pasar-pasar mobil mewah (sekarang), umumnya stabil gitu. Yang kasihan kan yang middle low segment," sambung Bob. Pernyataan ini menyoroti ironi di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Insentif Mobil Listrik: Menguntungkan Siapa Sebenarnya?
Kritik tajam Toyota tidak berhenti pada kondisi ekonomi, melainkan juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mendukung masyarakat menengah bawah untuk memiliki kendaraan. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah insentif mobil listrik impor.
Program ini, yang dirancang untuk tujuan "tes pasar," menawarkan berbagai kemudahan pajak yang sangat menggiurkan. Bea masuk (BM) yang seharusnya 50 persen, kini menjadi nol persen. Begitu pula dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dari 15 persen menjadi nol persen.
Secara keseluruhan, total pajak yang harus disetor oleh peserta program ini ke pemerintah pusat untuk mobil listrik impor hanya 12 persen. Angka ini sangat jauh berbeda dari tarif normal yang mencapai 77 persen. Ini adalah diskon pajak yang masif.
Sejauh ini, sudah ada enam produsen otomotif global yang memanfaatkan program insentif ini. Mereka adalah BYD Auto Indonesia (BYD), Vinfast Automobile Indonesia (Vinfast), Geely Motor Indonesia (Geely), Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus, dan VW), serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).
Insentif ini telah berlaku sejak Februari 2024 dan dijadwalkan akan berakhir pada 31 Desember 2025. Dengan durasi hampir dua tahun, program ini memberikan keuntungan besar bagi produsen dan pembeli mobil listrik impor.
Ironi di Balik Insentif: Mobil Mewah Disubsidi, Mobil Pencari Nafkah Kena Pajak Penuh
Namun, di balik kemudahan ini, Toyota melihat sebuah ironi yang mencolok. Bob Azam menyoroti bahwa rata-rata pembeli mobil listrik di Indonesia kebanyakan berasal dari kaum ekonomi menengah atas. Tujuan mereka membeli mobil listrik pun beragam, mulai dari sekadar coba-coba, menambah koleksi kendaraan, hingga meningkatkan kelas sosial.
Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara finansial sudah mapan dan tidak terlalu terbebani oleh harga kendaraan. Dengan adanya insentif ini, mereka justru mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pembeli mobil kelas entry level yang sangat bergantung pada kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mencari nafkah, tidak mendapatkan benefit sedikit pun dari bantuan tersebut. Mobil incaran mereka, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetap dibebankan pajak secara penuh oleh pemerintah.
"Yang model-model LCGC kan kadang-kadang dipakai untuk cari duit dong (taksi online). Tapi harus bayar PPN, harus bayar lain macam-macam. Sedangkan yang model-model yang impor, ya EV mereka bisa menikmati," kata Bob dengan nada prihatin. Perbandingan ini menunjukkan ketidakseimbangan yang nyata.
Menurut Bob Azam, situasi ini terkesan sangat tidak adil. Kebijakan pemerintah, yang seharusnya bertujuan untuk menstimulasi ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, justru hanya dinikmati oleh sebagian kecil kalangan.
Harapan Toyota: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Demi Keadilan Sosial
"Ini kan ya kita lihat nggak fair gitu loh. Ini bisa dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, khususnya mobil-mobil yang memang dipakai oleh rakyat bawah gitu loh, yang dipakai untuk cari uang," tegas Bob. Ia berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini dengan lebih cermat.
Toyota menyerukan agar pemerintah lebih memperhatikan kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan esensial dan mencari nafkah, bukan sekadar kemewahan. Saat ini, justru mobil-mobil mewah impor yang mendapatkan banyak subsidi, menciptakan disparitas yang mencolok.
"Bukan untuk kemewahan. Tapi kan sekarang yang dapat banyak subsidi kan mobil mewah impor gitu. Nah ini kami berharap ini bisa diperbaiki ke depan," ucap Bob lagi, menyuarakan harapan agar kebijakan yang lebih adil dan merata dapat segera diimplementasikan.
Kritik dari Toyota ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah. Di tengah ambisi untuk mendorong transisi energi dan menarik investasi, aspek keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi tidak boleh terabaikan. Kebijakan yang baik seharusnya mampu menjangkau dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
Menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan memang penting, namun memastikan bahwa setiap kebijakan turut mendukung kesejahteraan rakyat kecil adalah prioritas yang tak kalah krusial. Tantangan bagi pemerintah kini adalah menemukan titik keseimbangan antara pertumbuhan industri dan keadilan sosial yang merata.
