Di bawah rindang pohon kamboja, Suparman yang berusia 70 tahun berdiri terpaku, matanya menyapu deretan nisan yang terasa asing. Ia berada di salah satu tempat pemakaman umum (TPU) Utan Kayu, Cengkareng, Jakarta Barat, tempat anak pertamanya dimakamkan lebih dari tiga dekade lalu. Namun, nama yang ia cari tak lagi ada di sana.
"Dulu saya sudah beli seumur hidup, lupa juga harga pastinya berapa. Tiap tahun juga bayar untuk perawatan," ujarnya dengan suara pelan, mengenang masa lalu. Suparman memang rutin berziarah, setahun bisa dua sampai tiga kali mengunjungi makam anaknya.
Namun, sejak 2010, kondisi kesehatan istrinya menurun dan mereka memutuskan pindah ke Ciamis, membuat intensitas ziarah Suparman berkurang drastis. Hingga pada 2017, setelah hampir tujuh tahun tak berziarah, ia kembali ke makam anaknya seminggu setelah Idulfitri. "Tapi waktu saya ke sana lagi sekitar tahun 2017, tiba-tiba makam anak saya sudah hilang. Diganti nama orang lain. Katanya ditumpuk," kata Suparman, getir.
Ia sempat ingin menggugat, namun pengelola TPU sudah berganti, pencatatan tak ada, dan semua bukti pembayaran pun hilang entah ke mana. "Enggak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Jadi ya, cuma bisa pasrah," ucapnya lirih, menanggung beban kehilangan yang kedua kalinya. Kisah pilu seperti yang dialami Suparman ini bukan lagi hal baru. Di Jakarta dan sekitarnya, semakin banyak keluarga yang menghadapi kenyataan pahit: bahkan untuk beristirahat setelah mati pun, ruangnya semakin sempit dan tak pasti.
Makam Ditumpuk, Biaya Selangit: Kisah Susanti dan Mertuanya
Susanti (38) masih belum sepenuhnya pulih dari duka. Minggu lalu, mertua laki-lakinya meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah TPU di kawasan Puri Beta, Tangerang. Namun, pengalaman yang ia rasakan di sana justru menambah perih di tengah kehilangan.
"Pas gali lubang, ternyata dangkal banget, enggak sampai dua meter," ujarnya. Ia terkejut mendengar penjelasan bahwa makam tersebut ditumpuk dengan makam orang lain yang bukan keluarganya. "Katanya ditumpuk sama makam orang lain, padahal bukan keluarga kami. Kami enggak tahu siapa orang itu," lanjut Susanti, suaranya penuh kekecewaan.
Yang lebih mengejutkan, Susanti mengaku harus membayar sekitar Rp6,5 juta hanya untuk lahan makam, belum termasuk biaya pengurusan jenazah. "Sudah mahal, tapi enggak bisa pilih lokasi. Kalau TPU-nya sudah penuh, ya ditumpuk begitu saja," katanya dengan nada getir. Ini adalah realita pahit yang harus dihadapi banyak keluarga di kota besar.
Trauma dan Solusi ‘Terpaksa’: Memesan Makam Sejak Dini
Kisah ini mengingatkan Susanti pada pengalaman pahit beberapa tahun lalu saat kehilangan anak pertamanya. Bayinya meninggal di usia kandungan tujuh bulan dan dimakamkan di atas makam sang eyang. Namun, kala itu, keputusan penumpukan dilakukan atas kesepakatan keluarga, memberikan sedikit ketenangan. "Karena masih keluarga sendiri, kami izinkan ditumpuk. Rasanya lebih tenang," jelasnya.
Berbeda dengan anak keduanya, Ziya, yang meninggal pada 2024 lalu. Ziya dimakamkan di pemakaman khusus bayi di TPU Cipadu Insani, sebuah tempat yang menawarkan sistem lebih tertata. Di sana, keluarga bisa membeli liang lahat lebih dulu, jauh sebelum ada yang meninggal. "Waktu itu setelah melahirkan, kami langsung daftar tiga petak untuk satu keluarga, saya, suami, dan anak yang baru lahir itu Ziya. Niatnya biar enggak bingung kalau nanti ada yang meninggal," tutur Susanti.
Ia menjelaskan, mereka membayar Rp3,5 juta per petak, dan setiap tahun harus membayar lagi Rp250 ribu untuk perawatan. Biaya tahunan ini penting agar liang lahat yang sudah dipakai atau sudah meninggal tidak ditumpuk dengan orang lain. Keputusan ini diambil Susanti karena trauma yang mendalam. "Sekarang saya sadar, bahkan makam pun harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Kalau enggak, bisa hilang atau ditumpuk tanpa izin. Saya enggak mau ngalamin itu lagi," ujarnya pelan, sebuah pengakuan yang menggambarkan betapa krusialnya perencanaan tempat peristirahatan terakhir di tengah keterbatasan lahan.
Realita Pahit: Mengapa Makam Bisa Hilang atau Ditumpuk?
Fenomena makam hilang atau ditumpuk bukan sekadar cerita horor, melainkan cerminan dari masalah sistemik yang mendalam di kota-kota besar seperti Jakarta. Keterbatasan lahan menjadi pemicu utama. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan lahan pemakaman juga meningkat, sementara ketersediaan lahan hijau semakin menipis. Pemerintah kota menghadapi dilema besar dalam menyediakan ruang yang cukup.
Selain itu, masalah administrasi dan pencatatan yang kurang rapi juga turut memperkeruh keadaan. Kasus Suparman, di mana bukti pembayaran hilang dan pengelola berganti tanpa sistem pencatatan yang terintegrasi, menunjukkan betapa rentannya status kepemilikan makam. Banyak TPU yang masih menggunakan sistem manual atau belum memiliki database digital yang kuat, sehingga data makam mudah hilang atau tumpang tindih.
Praktik penumpukan makam, atau yang dikenal sebagai sistem tumpang sari, sebenarnya sudah menjadi kebijakan di beberapa TPU yang padat. Namun, idealnya, penumpukan dilakukan setelah jangka waktu tertentu (biasanya 3-5 tahun) dan dengan persetujuan keluarga ahli waris. Kasus-kasus seperti mertua Susanti yang ditumpuk dengan orang tak dikenal tanpa izin, atau makam anak Suparman yang hilang begitu saja, menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan kurangnya transparansi. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hak-hak ahli waris dan etika pengelolaan makam.
Masa Depan Lahan Kuburan Jakarta: Harapan atau Kepasrahan?
Ironi lahan kuburan di Jakarta ini membawa kita pada pertanyaan tentang masa depan. Apakah warga Jakarta harus terus menghadapi ketidakpastian bahkan untuk tempat peristirahatan terakhir orang yang mereka cintai? Atau, apakah ada solusi jangka panjang yang bisa ditawarkan pemerintah dan masyarakat?
Beberapa upaya seperti pengembangan krematorium, pemakaman vertikal, atau bahkan pemakaman ramah lingkungan (eco-burial) mulai dipertimbangkan di berbagai negara. Namun, di Indonesia, khususnya Jakarta, opsi-opsi ini masih terbatas dan belum sepenuhnya diterima secara budaya. Edukasi dan sosialisasi mengenai alternatif pemakaman menjadi sangat penting untuk mengurangi tekanan pada lahan TPU konvensional.
Sementara itu, bagi banyak keluarga, memilih untuk memesan makam jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan Susanti, mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan. Ini adalah solusi pragmatis yang lahir dari kepasrahan dan trauma, namun juga menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih jelas, sistem pencatatan yang modern, dan ketersediaan lahan yang memadai. Jangan sampai, di tengah hiruk pikuk kota metropolitan, hak untuk beristirahat dengan tenang setelah mati menjadi sebuah kemewahan yang sulit didapatkan.
