Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menginjak usia satu tahun. Dalam momen krusial ini, lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis catatan penting yang menyoroti berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi.
CSIS menemukan adanya tiga perbandingan kebijakan atau "policy trade-off" yang dinilai sulit diterapkan, serta beberapa pergeseran arah kebijakan yang signifikan. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif tentang pola politik yang mengakar di Indonesia, yaitu kompromi antara efisiensi tata kelola dengan kebutuhan stabilitas politik.
Kabinet "Gemuk" Demi Stabilitas Politik?
Salah satu sorotan utama CSIS adalah keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk kabinet dengan 49 kementerian. Angka ini merupakan jumlah tertinggi dalam dua dekade terakhir, jauh melampaui kabinet Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian.
Jika dihitung bersama menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, total struktur kabinet kini mencapai 118 posisi strategis. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyebut ini sebagai "perubahan besar" yang patut dicermati.
Menurut CSIS, keputusan membentuk kabinet gemuk ini lebih didorong oleh kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, bukan semata-mata efisiensi pemerintahan. Pola ini disebut sebagai warisan dari sistem multipartai ekstrem yang mengharuskan presiden untuk bergantung pada dukungan banyak partai.
Keputusan ini, menurut Arya Fernandes, mencerminkan pola politik yang sudah mengakar di Indonesia, di mana stabilitas politik seringkali diprioritaskan di atas efisiensi birokrasi. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem multipartai ekstrem yang mengharuskan presiden untuk merangkul banyak kekuatan politik demi dukungan di parlemen.
Pergeseran Fokus: Dari Infrastruktur ke Redistribusi Sosial
CSIS juga mencatat adanya pergeseran fokus kebijakan yang mencolok dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo. Arah kebijakan bergeser dari pembangunan fisik ala Jokowi menuju program-program yang berorientasi pada redistribusi sosial dan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Program makan bergizi gratis menjadi simbol utama perubahan arah ini, digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Arya Fernandes menjelaskan bahwa terjadi "transformasi yang sangat besar" dari program berbasis infrastruktur menjadi program berbasis redistribusi sosial melalui kebijakan populis.
Pergeseran ini menandai era baru dalam prioritas pembangunan nasional. Jika sebelumnya fokus pada "hard infrastructure" seperti jalan tol dan bendungan, kini beralih ke "soft infrastructure" yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi dan kesehatan.
Program Strategis Dikelola Pusat: Indikasi Resentralisasi Kekuasaan
"Trade-off" ketiga yang diidentifikasi CSIS adalah antara memperbesar peran pemerintah pusat (resentralisasi) atau memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Hasilnya, justru terlihat kecenderungan resentralisasi yang semakin menguat.
Indikasinya adalah sebagian besar program utama pemerintah yang bersifat strategis kini dikelola langsung oleh pusat. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis, yang melibatkan pembangunan struktur, organisasi, anggaran, dan lembaga baru di setiap daerah otonom, namun dengan kendali pusat yang kuat.
Menurut Arya, pola ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan implementasi program-program unggulan berjalan sesuai visi mereka. Namun, hal ini juga berpotensi mengurangi otonomi daerah dan efektivitas desentralisasi yang telah dibangun selama ini.
"Policy Switching": Anggaran Infrastruktur Dipangkas, Alutsista Melonjak
Selain "policy trade-off," CSIS juga menyoroti adanya "policy switching" yang jelas terlihat pada struktur fiskal pemerintahan. Perubahan signifikan terjadi pada alokasi anggaran, di mana alokasi fiskal untuk program infrastruktur mengalami pengurangan yang cukup besar.
Di sisi lain, terjadi peningkatan alokasi pembiayaan, terutama untuk belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Anggaran alutsista bahkan melonjak tinggi, berdasarkan perbandingan APBN 2025 dan APBN 2026, menunjukkan prioritas baru dalam belanja negara.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga melakukan penguatan organisasi TNI secara signifikan. Ini termasuk pembentukan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, penambahan 6 grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan pembangunan 750 batalyon teritorial pembangunan.
Perubahan alokasi anggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pembangunan ke depan. Pengurangan drastis pada infrastruktur bisa berdampak pada kelanjutan proyek-proyek strategis, sementara peningkatan belanja alutsista menunjukkan fokus pada penguatan pertahanan negara yang lebih besar.
Stabilitas Politik Jangka Pendek yang Rentan
Secara umum, CSIS mengakui adanya stabilitas politik dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, kekhawatiran muncul bahwa stabilitas ini hanya bersifat jangka pendek dan rentan terhadap gejolak di masa mendatang.
Hal ini disebabkan karena koalisi yang dibangun lebih berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR dan negosiasi, bukan kesamaan kebijakan atau platform antarpartai. Arya Fernandes memperingatkan bahwa model koalisi semacam ini akan rentan dalam jangka menengah dan panjang.
Apalagi, setelah Mahkamah Konstitusi menghilangkan persyaratan dukungan 20% kursi di DPR atau 25% suara untuk mencalonkan presiden, ini mendorong partai-partai untuk memiliki kesempatan mencalonkan diri sendiri. Kondisi ini bisa membuat koalisi semakin rapuh menjelang pemilu berikutnya, memicu dinamika politik yang tidak terduga.
