Kabar mengejutkan datang dari dunia perBBM-an nasional. SPBU swasta dikabarkan batal membeli bahan bakar dasar dari Pertamina, dengan alasan utama kekhawatiran terhadap kandungan etanol di dalamnya. Namun, di tengah kekhawatiran tersebut, para pakar justru angkat bicara dan menyebut penolakan SPBU swasta ini terkesan berlebihan, bahkan tak berdasar.
Kekhawatiran yang Tak Berdasar?
Prof. Tri Yuswidjajanto, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru, melainkan praktik umum di banyak negara. Ia bahkan menyebut bahwa di kancah internasional, kadar etanol yang dicampur jauh lebih tinggi dari 3,5 persen yang ada di BBM Pertamina saat ini.
Sebagai contoh, Amerika Serikat menjual bensin dengan campuran etanol hingga 10 persen, dan praktik ini berjalan baik tanpa masalah berarti pada mesin kendaraan. Lebih ekstrem lagi, di Brasil, kadar etanol dalam bahan bakar bisa mencapai 85 persen, dan Australia pun sudah lama mengadopsi teknologi serupa.
Dampak Etanol 3,5 Persen: Hampir Tak Terasa
Prof. Tri juga meyakini bahwa kandungan etanol 3,5 persen tidak akan memengaruhi performa mesin atau membuat kendaraan lebih boros. Penurunan energi yang terjadi hanya sekitar 1 persen, angka yang terlalu kecil untuk dirasakan pengemudi.
Menurutnya, penurunan daya mesin baru akan terasa jika sudah mencapai 2 persen. Jadi, kekhawatiran SPBU swasta ini dinilai terlalu berlebihan, karena secara praktis, konsumsi bahan bakar maupun tarikan kendaraan tidak akan terpengaruh signifikan.
Lebih dari Sekadar Isu Teknis: Ada Apa di Balik Penolakan?
Melihat minimnya dampak teknis yang dikhawatirkan, Prof. Tri Yuswidjajanto menduga ada motif lain di balik penolakan SPBU swasta ini. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa penolakan ini lebih kepada isu yang sengaja diangkat.
Tujuannya? Untuk menekan pemerintah agar kembali mengeluarkan kuota impor bagi mereka. Ini mengindikasikan bahwa masalahnya mungkin bukan pada etanol itu sendiri, melainkan pada kepentingan bisnis yang lebih besar.
Etanol: Bukan Musuh Mesin, Justru Ramah Lingkungan
Senada dengan Prof. Tri, Muhammad Rifqi Dwi Septian, dosen program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (Itera), juga menilai kekhawatiran soal kerusakan mesin akibat penggunaan etanol sangat berlebihan. Terutama jika proses produksi dan sistem penyimpanannya sudah sesuai standar.
Rifqi menambahkan, kendaraan modern saat ini sudah kompatibel dengan bahan bakar campuran etanol. Bahkan, penggunaan etanol justru membawa dampak positif bagi lingkungan karena memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna.
Pembakaran yang lebih sempurna ini berarti kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang drastis. Artinya, penggunaan BBM etanol secara signifikan lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik.
Pemerintah Klaim Kompatibel, Produsen Otomotif Punya Batasan
Di sisi lain, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan bahwa SPBU swasta telah membatalkan pembelian BBM dasar dari Pertamina karena isu kandungan etanol ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengklaim mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan etanol hingga 20 persen.
Namun, Eniya juga menjelaskan bahwa Indonesia masih membatasi campuran etanol hingga sebesar 5 persen. Alasannya adalah ketersediaan bahan baku lokal seperti jagung dan tebu, serta kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang tidak ingin mengimpor bahan baku etanol.
Menariknya, klaim pemerintah ini sedikit berbeda dengan pernyataan produsen otomotif. Beberapa pabrikan menyebutkan bahwa model mobil mereka memang sudah disesuaikan untuk etanol, namun dengan toleransi campuran maksimal yang bervariasi.
Toyota, misalnya, hanya sampai 5 persen. Sedangkan Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, bahkan Mercedes-Benz, memiliki toleransi campuran hingga 10 persen. Ini berarti, ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan produsen kendaraan yang perlu diperhatikan oleh konsumen.
Dengan demikian, meski secara teknis etanol 3,5 persen dalam BBM Pertamina dinilai aman oleh para ahli dan bahkan membawa manfaat lingkungan, penolakan SPBU swasta ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini murni kekhawatiran teknis, atau memang ada ‘agenda’ lain yang sedang diperjuangkan di balik layar? Konsumen pun perlu bijak menyikapi informasi ini, sembari tetap memperhatikan rekomendasi dari produsen kendaraan masing-masing.
