Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu diatur oleh organisasi buruh dalam urusan upah, menuai respons keras. Kali ini, Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidarta, angkat bicara dan memberikan tanggapan tegas.
Sidarta menilai pernyataan Luhut tersebut kurang mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif. Semangat ini, menurutnya, seharusnya dijaga oleh seluruh pihak, terutama para pejabat negara yang memiliki pengaruh besar.
Luhut Binsar Pandjaitan: Jangan Sampai Prabowo ‘Diatur’ Buruh
Luhut sebelumnya memang menyampaikan pandangannya mengenai formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Ia bahkan sudah melapor langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait hal ini.
Dalam pernyataannya, Luhut menekankan agar Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Menurutnya, pemerintah sendirilah yang seharusnya memikirkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data yang akurat.
"Saya bilang Presiden (Prabowo), ‘Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)’," ujar Luhut dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Kamis (16/10) lalu. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan banyak pihak.
Ia menambahkan, jika organisasi buruh hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan investor, maka akan sulit mencapai titik temu yang harmonis. Oleh karena itu, Luhut menyerukan pentingnya sebuah ekuilibrium atau keseimbangan yang harus ditegaskan oleh semua pihak.
Luhut juga menegaskan bahwa aturan upah minimum seharusnya cukup mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja. Ia beranggapan tidak perlu ada pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP, karena pemerintah sudah memiliki data dan pertimbangan yang komprehensif.
Serikat Pekerja Jabar: Pernyataan Luhut Kurang Bijak!
Menanggapi hal tersebut, Muhamad Sidarta menilai pernyataan Luhut bisa menimbulkan persepsi negatif. Ia khawatir pandangan seperti itu dapat menghambat upaya membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.
Sidarta menegaskan bahwa organisasi buruh tidak pernah bermaksud mengatur pemerintah atau mendikte kebijakan. Sebaliknya, mereka berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan, yang seringkali tidak terlihat dari meja birokrasi.
Bukan Mengatur, Tapi Memperjuangkan Hak Pekerja
"Organisasi buruh bekerja melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi," jelas Sidarta dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10). Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam sistem demokrasi dan ketenagakerjaan.
Ia melanjutkan, ini adalah fungsi fundamental serikat buruh sebagai representasi pekerja dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan mereka. Peran ini dijamin oleh undang-undang dan merupakan bagian integral dari dialog sosial tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja).
Pentingnya Keseimbangan Antara Buruh dan Investor
Menurut Sidarta, yang perlu dijaga bersama adalah keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Pemerintah, kata dia, tidak dapat hanya mendengarkan satu suara saja, apalagi jika suara tersebut hanya mewakili kepentingan modal semata tanpa mempertimbangkan sisi pekerja.
"Kami di serikat buruh mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif," ucapnya. Namun, ia menambahkan, di saat yang sama, mereka juga menginginkan agar pekerja memperoleh penghargaan yang layak sesuai kontribusinya terhadap perekonomian.
Keseimbangan ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa kesejahteraan pekerja yang memadai, daya beli masyarakat bisa menurun dan stabilitas sosial dapat terganggu.
Hindari Pandangan Negatif terhadap Serikat Buruh
Sidarta sangat menyesalkan apabila ada pandangan yang memposisikan serikat buruh sebagai penghambat kebijakan pemerintah atau investasi. Pandangan semacam ini, justru berpotensi memicu keresahan dan ketidakpercayaan di kalangan pekerja.
Ia berharap para pejabat negara, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, dapat bersikap lebih bijak dan terbuka terhadap aspirasi pekerja. Mendengarkan berbagai perspektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan diterima semua pihak.
Dampak Pernyataan Pejabat Negara Terhadap Hubungan Industrial
Sidarta mengingatkan bahwa setiap pernyataan publik dari pejabat negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap hubungan industrial. Pernyataan yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
Hal ini juga berpotensi menurunkan martabat pekerja atau buruh di mata publik. Padahal, mereka adalah bagian penting yang berkontribusi besar dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional melalui produktivitas dan konsumsi.
Membangun hubungan industrial yang harmonis memerlukan kepercayaan dan rasa saling menghargai. Pernyataan yang meremehkan peran salah satu pihak bisa merusak fondasi hubungan tersebut.
Membangun Dialog Sosial yang Konstruktif untuk Masa Depan
Polemik ini menyoroti pentingnya komunikasi dua arah dan dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan adalah kunci untuk kemajuan bangsa.
Dengan demikian, iklim investasi tetap kondusif dan menarik bagi para pemodal, sementara kesejahteraan pekerja juga terjamin secara adil. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kebijaksanaan, empati, dan pandangan jauh ke depan dari semua pihak terkait.
