Suasana sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada sore 20 Oktober lalu mendadak jadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terlihat tak saling sapa. Momen ‘saling acuh’ ini sontak memicu spekulasi publik. Banyak yang menduga, hubungan dua tokoh penting ini sedang memanas.
Namun, Purbaya Yudhi Sadewa segera menepis dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Purbaya menjelaskan bahwa posisi duduk mereka yang berjauhan menjadi penyebab mengapa keduanya tidak berinteraksi.
"Kan (duduknya) jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’," jelas Purbaya sembari memeragakan gestur memanggil. Pernyataan ini seolah ingin meredakan rumor yang beredar luas di masyarakat.
Mengapa Publik Menduga Ada Ketegangan?
Meski Purbaya membantah, publik punya alasan kuat untuk berspekulasi. Belakangan ini, pernyataan dari Purbaya dan Luhut memang kerap berseberangan. Dinamika perbedaan pandangan ini seringkali menjadi santapan media dan perbincangan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan politik.
Setidaknya ada dua isu besar yang menjadi pemicu perbedaan pendapat mereka, yakni terkait utang proyek kereta cepat Whoosh dan rencana pendirian family office. Kedua isu ini menyangkut kebijakan strategis negara dan penggunaan anggaran, sehingga wajar jika memicu debat.
Isu Panas Pertama: Utang Kereta Cepat Whoosh
Salah satu poin krusial yang memicu perbedaan pandangan adalah soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Proyek infrastruktur megah ini memang selalu menarik perhatian, terutama terkait aspek pembiayaannya.
Purbaya: APBN Jangan Ikut Campur!
Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak jika utang proyek ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai, tanggung jawab pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) seharusnya ada pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Danantara, yang menaungi proyek tersebut, dinilai sudah mengambil dividen dari BUMN hingga Rp80 triliun.
Purbaya bahkan menyebut ‘agak lucu’ jika APBN harus menanggung utang Whoosh, sementara keuntungan dinikmati pihak lain. "Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegasnya usai sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 13 Oktober.
Luhut: Siapa Bilang Minta APBN?
Tak lama berselang, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan. Proyek Whoosh memang sangat erat kaitannya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang pernah dipimpinnya di era Presiden Jokowi. Luhut menegaskan bahwa tidak ada pihak yang meminta APBN untuk menanggung utang Whoosh. Menurutnya, permasalahan utama hanyalah restrukturisasi utang.
"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut dalam sebuah acara di Jakarta, 16 Oktober. Pernyataan ini seolah ingin meluruskan persepsi publik yang mungkin salah kaprah.
Isu Panas Kedua: Gagasan Family Office
Isu kedua yang memicu ‘perang dingin’ adalah mengenai anggaran untuk pembentukan family office. Konsep ini, yang bertujuan menarik investasi keluarga-keluarga kaya, juga menjadi titik perbedaan pandang yang signifikan.
Purbaya: Jangan Pakai Duit Negara!
Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan sikap tegasnya dengan menolak penggunaan dana APBN untuk gagasan ini. Gagasan family office sendiri merupakan inisiatif Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menko Maritim dan Investasi. Purbaya mempersilakan proyek ini berjalan, asalkan tidak menggunakan kas negara.
"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada 13 Oktober. Purbaya juga mengaku tidak terlibat dan belum sepenuhnya memahami konsep family office tersebut. Ia bahkan berkelakar, "Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya."
Luhut: Ini Demi Ekonomi, Bukan APBN!
Menanggapi hal ini, Luhut Binsar Pandjaitan merasa heran mengapa ia ‘diadu’ dengan Purbaya terkait ide family office. Ia menegaskan bahwa gagasan ini murni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Luhut menjelaskan bahwa kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 10-15 persen, sisanya harus ditopang oleh sektor swasta. Oleh karena itu, family office diharapkan bisa menarik investasi.
"Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai, tengkar, ini apa lagi? Saya pikir enggak ada urusannya (dengan APBN)," keluh Luhut dalam acara yang sama pada 16 Oktober. Ia kembali menegaskan, "Ribut, ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya sama sekali APBN di situ."
Terlepas dari bantahan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya ketegangan pribadi, publik tetap menyoroti perbedaan pandangan mereka dalam isu-isu krusial. Dua isu panas ini, utang Whoosh dan family office, menunjukkan dinamika perdebatan kebijakan yang sehat di antara para pemangku kepentingan. Meski demikian, ‘saling acuh’ di Istana tetap menjadi sinyal yang menarik untuk dicermati, terutama di tengah perdebatan kebijakan yang sedang hangat.
