Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, memberikan penilaiannya terhadap periode ini. Menurut Kholid, tahun pertama ini adalah masa konsolidasi politik sekaligus upaya menata ulang tata kelola pemerintahan.
Kholid menekankan bahwa konsolidasi sejati bukan hanya soal pembagian kekuasaan, melainkan penataan sistem agar bekerja lebih efektif, transparan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah fondasi penting untuk pembangunan ke depan yang lebih inklusif.
Konsolidasi Politik dan Perombakan Kabinet: Awal yang Baik?
PKS mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melakukan perombakan kabinet. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk koreksi dan upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Perombakan kabinet seringkali menjadi sinyal keseriusan dalam menanggapi dinamika dan kebutuhan publik.
Namun, Kholid mengingatkan bahwa tantangan sebenarnya justru terletak pada disiplin tata kelola kebijakan. Mulai dari perencanaan yang matang, implementasi yang terukur, hingga pengawasan yang ketat, semuanya harus berjalan selaras. Tanpa disiplin ini, perubahan kabinet saja tidak akan cukup.
Sorotan Tajam PKS: Program Makan Bergizi Gratis Jadi ‘Alarm Merah’
Salah satu program unggulan yang disoroti PKS adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski memiliki semangat yang baik dan tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa, kualitas pelaksanaannya di lapangan dinilai masih perlu perhatian serius. Kholid menekankan bahwa niat baik harus dibarengi dengan eksekusi yang sempurna.
Kholid menegaskan, keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau banyaknya jumlah penerima manfaat. Lebih penting lagi adalah keselamatan dan kesejahteraan setiap anak Indonesia yang menjadi sasaran program ini. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas utama.
Kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah terkait program serupa harus menjadi ‘alarm keras’ bagi pemerintah. PKS mendorong audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi. Penguatan standar keamanan pangan nasional dan penegakan prosedur higienitas ketat bagi setiap penyedia serta kontraktor juga mutlak diperlukan. Ini demi memastikan setiap makanan yang disajikan aman dan berkualitas.
Diplomasi Internasional: Gemilang di Luar, Bagaimana di Dalam?
Di panggung internasional, PKS mengapresiasi langkah aktif Presiden Prabowo. Komitmen kuat dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di Palestina, termasuk tawaran pengiriman 20.000 pasukan perdamaian PBB untuk Gaza, menjadi poin positif yang patut dibanggakan. Ini menunjukkan keberanian dan karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip di mata dunia.
Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian dan keadilan global. Namun, Kholid mengingatkan, diplomasi luar negeri yang gemilang harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan sosial di dalam negeri. Keseimbangan antara peran global dan tanggung jawab domestik adalah kunci.
Capaian Ekonomi: Angka Positif, Tapi Rakyat Merasa Apa?
PKS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12% dan inflasi 2,6% sebagai capaian positif yang menunjukkan stabilitas makroekonomi. Angka-angka ini memang terlihat menjanjikan di atas kertas. Namun, Kholid menilai, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Harga pangan yang masih tinggi, daya beli masyarakat yang melemah, dan terbatasnya kesempatan kerja layak masih menjadi keluhan utama. Kholid juga menyoroti fakta bahwa lebih dari Rp 2.300 triliun dana perbankan belum tersalurkan secara optimal ke sektor riil, sementara suku bunga kredit masih tinggi. Kondisi ini menghambat pergerakan ekonomi di tingkat UMKM dan industri.
PKS mendesak sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menurunkan biaya pinjaman dan memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya adalah menghidupkan kembali sektor manufaktur yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Kholid menegaskan, pertumbuhan ekonomi sejati adalah ketika rakyat kecil ikut merasakan dampaknya secara langsung.
Reformasi Polri: Mendesak untuk Kepercayaan Publik
Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga disebut sebagai agenda mendesak. Hal ini krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air. Isu-isu terkait transparansi dan akuntabilitas Polri kerap menjadi sorotan masyarakat.
Kholid menekankan bahwa reformasi Polri membutuhkan keberanian moral dan politik yang kuat dari pemerintah. PKS mendorong pemerintah untuk menetapkan peta jalan yang jelas, memperkuat pengawasan internal, dan memanfaatkan teknologi publik seperti body cam agar transparansi dalam setiap tindakan kepolisian terjaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan citra positif Polri di mata masyarakat.
Tantangan ke Depan: Dari Konsolidasi Menuju Akselerasi Kesejahteraan
Kholid menegaskan, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah masa konsolidasi penting untuk menata fondasi. Namun, tahun-tahun berikutnya harus menjadi periode akselerasi perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Konsolidasi harus menjadi pijakan, bukan tujuan akhir.
Pemerintahan yang kuat, menurut Kholid, tidak diukur dari besarnya anggaran yang dikelola atau luasnya kekuasaan yang dimiliki. Melainkan dari seberapa aman, adil, dan sejahtera rakyat yang dilayaninya. Ini adalah esensi dari sebuah pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
