Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan sekaligus mencerahkan. Ia membeberkan apa yang disebutnya sebagai ‘rahasia’ di balik kekuasaan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang mampu bertahan selama 32 tahun lamanya. Bukan soal kekuatan militer atau manuver politik semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Purbaya menyoroti satu kemampuan krusial yang dimiliki Soeharto: kemampuannya dalam menjaga stabilitas harga. Terutama, stabilitas harga beras, yang menurutnya menjadi barometer utama bagi harga komoditas lain. Kemampuan inilah yang disebut Purbaya sebagai fondasi kuat yang membuat Soeharto bisa begitu lama duduk di tampuk kekuasaan.
Mengapa Stabilitas Harga Jadi Kunci Kekuasaan?
"Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras, utamanya yang lain akan ikut harga beras," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Pernyataan ini bukan sekadar observasi historis, melainkan sebuah pelajaran berharga yang relevan hingga saat ini.
Bayangkan saja, bagaimana rasanya jika setiap hari Anda harus khawatir harga kebutuhan pokok naik tak terkendali? Beras, sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang sangat besar. Ketika harga beras stabil, masyarakat merasa aman, tenang, dan memiliki kepastian dalam perencanaan keuangan rumah tangga mereka.
‘Perut Adalah Alat Politik Utama’: Pelajaran dari Era Soeharto
Purbaya menjelaskan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan, bukanlah sekadar urusan angka-angka ekonomi belaka. Lebih dari itu, ia memiliki kaitan erat dengan stabilitas sosial dan politik sebuah negara. Ketika perut rakyat kenyang dan harga kebutuhan pokok terjangkau, tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin akan cenderung tinggi.
Ini adalah hukum tak tertulis yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia. "Inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah," lanjut Purbaya. Ia menegaskan, jika di suatu daerah harga-harga tidak terkendali, besar kemungkinan pemimpinnya akan kehilangan dukungan pada pemilu berikutnya.
Sebaliknya, jika para kepala daerah mampu menjaga harga tetap stabil, hampir pasti mereka bisa terpilih kembali, bahkan tanpa embel-embel janji politik lainnya. "Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," kata Purbaya, menggarisbawahi betapa fundamentalnya isu pangan dan harga bagi stabilitas politik dan popularitas pemimpin. Ini adalah pelajaran yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin, dari tingkat pusat hingga daerah.
Potret Inflasi Indonesia: Antara Tantangan dan Peluang
Lalu, bagaimana kondisi inflasi Indonesia saat ini? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, inflasi nasional hingga September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, sebuah kabar baik yang menunjukkan upaya pengendalian harga membuahkan hasil.
Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 provinsi mengalami inflasi positif, yang berarti ada kenaikan harga secara umum. Namun, Maluku Utara justru mencatat deflasi ringan sebesar -0,2 persen, sebuah fenomena menarik yang menunjukkan harga di sana justru sedikit menurun. Yang lebih menggembirakan, sebanyak 25 provinsi kini berada dalam kisaran target nasional, menandakan bahwa pengendalian harga di daerah-daerah tersebut berjalan dengan baik.
Tren inflasi di beberapa wilayah besar juga menunjukkan perbaikan. Di Pulau Jawa, rata-rata inflasi berada di kisaran 2,4-2,5 persen. Kalimantan mencatat sekitar 2,2 persen, Sulawesi 2,9 persen, dan kawasan Bali-Nusa Tenggara 2,5 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga telah merata di berbagai pulau besar.
Namun, tentu saja ada tantangan. Beberapa daerah masih menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi. Sumatera Utara misalnya, mencatat inflasi 5,3 persen, disusul Riau dengan 5,1 persen, dan Aceh 4,5 persen. Angka-angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan memerlukan perhatian khusus. Di sisi lain, inflasi terendah tercatat di Papua (1,0 persen), Maluku (1,0 persen), dan Maluku Utara yang bahkan mengalami deflasi.
Menurut Purbaya, capaian positif ini menunjukkan bahwa keterjangkauan harga di seluruh wilayah semakin membaik. Hal ini tidak lepas dari dukungan kelancaran distribusi barang dan kerja sama perdagangan antardaerah. "Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil," ujarnya, menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah.
Peran Vital TPIP dan TPID: Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Purbaya juga menjelaskan alasan di balik pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kedua tim ini dibentuk agar pemerintah tetap memiliki kendali penuh terhadap stabilitas harga, terutama setelah bank sentral (Bank Indonesia) beroperasi secara independen dengan menerapkan inflation targeting regime.
Apa itu inflation targeting regime? Sederhananya, ini adalah kerangka kebijakan moneter di mana bank sentral menetapkan target inflasi dan kemudian menggunakan instrumen kebijakan (seperti suku bunga) untuk mencapai target tersebut. "Bank sentral terpisahkan adalah inflation targeting regime. Jadi bunga dikendalikan sesuai dengan inflasi atau bunga untuk mengendalikan inflasi," jelas Purbaya. Ini berarti, Bank Indonesia akan menyesuaikan suku bunga acuan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam koridor yang diinginkan.
Dengan adanya TPIP dan TPID, pemerintah daerah dan pusat bisa bekerja sama secara sinergis. Mereka memantau harga di pasar, memastikan pasokan barang aman, mengatasi hambatan distribusi, dan bahkan melakukan intervensi jika diperlukan. Ini adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, menjaga ‘dapur’ setiap keluarga tetap ‘ngebul’.
Inflasi Rendah, Ekonomi Melesat: Mimpi yang Bisa Jadi Nyata
Ada kabar baik lain dari stabilitas inflasi. Purbaya menambahkan bahwa jika inflasi dapat dijaga tetap rendah secara konsisten, maka suku bunga acuan bisa turun. Penurunan suku bunga ini akan menjadi katalisator penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
"Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5 (persen), BI yang dipaksa pelan-pelan akan bisa dipaksa menurunkan bunga acuannya ke 3,5 (persen)," katanya. Bayangkan dampaknya: jika suku bunga acuan turun, bunga pinjaman di bank juga akan ikut turun, mungkin ke 7 persen atau bahkan lebih rendah lagi.
Apa artinya bagi kita? Bagi pengusaha, biaya pinjaman yang lebih rendah berarti mereka bisa lebih mudah berinvestasi, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bagi masyarakat, bunga kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit kendaraan bermotor (KKB) yang lebih rendah akan membuat cicilan lebih ringan, sehingga daya beli meningkat. "Kalau itu yang terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi," pungkas Purbaya, menggambarkan potensi besar di balik angka inflasi yang terkendali.
Waspada Tekanan Harga: Sinergi Adalah Kunci
Meskipun inflasi nasional saat ini dalam kendali, Purbaya mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga. Kita tidak boleh lengah. Tekanan harga pangan dan energi bisa muncul kapan saja, terutama menjelang akhir tahun atau saat musim tanam baru tiba. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, atau fluktuasi harga komoditas global juga bisa dengan cepat memengaruhi harga di dalam negeri.
"Karena itu sinergi antara TPIP dan TPID harus terus diperkuat," ucapnya. Sinergi ini bukan hanya sekadar koordinasi, melainkan kerja sama yang responsif dan terukur. Pemerintah perlu kebijakan yang adaptif, mampu merespons cepat setiap gejolak harga. Ini bukan hanya tentang menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi di seluruh pelosok negeri.
Pesan untuk Pemimpin Daerah: Jaga Harga, Jaga Kepercayaan
Di akhir pesannya, Purbaya menyampaikan amanat penting kepada para pemimpin daerah. Tugas utama pemerintah saat ini bukan sekadar menahan inflasi agar tetap rendah dalam jangka pendek. Lebih dari itu, tugas krusial adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Ini membutuhkan visi jangka panjang, komitmen kuat, dan kerja keras tanpa henti. Dengan menjaga harga dan pasokan tetap stabil, para pemimpin daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Ingat, seperti yang Soeharto buktikan, ‘perut’ rakyat adalah kunci utama stabilitas dan keberlanjutan kekuasaan. Ini adalah pelajaran berharga yang harus selalu diingat oleh setiap pemimpin di era modern ini.
