Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas. Ia datang dengan sederet janji ambisius yang diharapkan mampu membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia. Berbagai gebrakan telah ia siapkan, mulai dari mengalirkan dana hingga mengejar para pengemplang pajak.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Langkah-langkah strategisnya dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Mari kita bedah satu per satu janji-janji penting dari Menkeu baru ini.
Strategi Jitu Purbaya untuk Ekonomi Indonesia
Purbaya tidak hanya berjanji, tetapi juga langsung menunjukkan langkah konkret di awal masa jabatannya. Berikut adalah deretan janji dan kebijakan yang telah ia gulirkan atau sedang dalam kajian mendalam.
Suntikan Dana Segar Rp200 Triliun ke Bank BUMN: Apa Tujuannya?
Salah satu janji paling awal dan langsung direalisasikan Purbaya adalah memindahkan dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Ia mengungkapkan bahwa ada sekitar Rp425 triliun uang pemerintah yang hanya "diparkir" di BI, tidak berputar di sektor riil. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu biang keladi melambatnya ekonomi dan sulitnya penciptaan lapangan kerja.
Dalam pandangan Purbaya, sistem finansial yang "kering" akibat uang yang tidak beredar menyebabkan perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengambil langkah berani dengan menggeser Rp200 triliun dari BI ke lima bank BUMN besar. Dana ini disalurkan ke Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) dengan rincian yang telah ditentukan.
BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara BTN Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun. Harapannya, bank-bank ini dapat segera menyalurkan kredit ke dunia usaha. Tujuannya jelas, agar roda perekonomian kembali bergerak kencang dan menciptakan efek domino positif. Purbaya bahkan membuka peluang untuk menambah penempatan uang pemerintah ke bank lain jika kebijakan ini menunjukkan hasil yang signifikan.
Perburuan Pengemplang Pajak: Rp60 Triliun Siap Disikat!
Purbaya juga tidak main-main dalam urusan penerimaan negara. Ia menyatakan akan mengejar sekitar 200 pengemplang pajak besar yang selama ini merugikan kas negara. Total uang negara yang belum kembali akibat pengemplangan pajak ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp60 triliun.
"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi," tegas Purbaya dalam sebuah konferensi pers. Ia menambahkan bahwa para penunggak pajak ini tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya. Hingga pertengahan Oktober 2025, Kementerian Keuangan telah berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun dari upaya penagihan ini.
Kemenkeu bahkan membuka opsi untuk menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penyanderaan (gijzeling), demi memastikan uang negara kembali. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menegakkan keadilan dan memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya. Ini juga menjadi pesan keras bagi siapa pun yang berniat merugikan negara.
Kabar Gembira untuk Industri Rokok: Cukai Tidak Naik!
Di tengah isu kenaikan harga barang, Purbaya membawa kabar baik bagi industri hasil tembakau. Ia menegaskan tidak akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2026. Keputusan ini disampaikan setelah ia berdialog secara daring dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).
Menurut Purbaya, tarif cukai rokok saat ini sudah terlalu mahal, bahkan ia sempat mempertimbangkan untuk menurunkannya. Namun, langkah penurunan belum diambil, melainkan kepastian untuk tidak menaikkan tarif. Ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku industri rokok di tanah air.
Lebih dari itu, Purbaya juga berjanji akan melindungi industri rokok dalam negeri dari ancaman rokok ilegal. Ia memastikan akan menindak tegas peredaran rokok ilegal, baik secara luring maupun daring, yang selama ini merugikan perusahaan rokok yang patuh dan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan adil.
Potensi Penurunan PPN: Akankah Harga Jadi Lebih Murah?
Selain cukai, Purbaya juga membuka peluang untuk mengkaji kemungkinan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan ini akan benar-benar diambil dalam waktu dekat. Mengingat pemerintah baru saja menaikkan PPN menjadi 11 persen beberapa tahun terakhir, kajian mendalam tentu sangat diperlukan.
"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," jelas Purbaya. Keputusan ini akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan penerimaan negara hingga akhir tahun. Ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan berbasis data.
Ia juga beberapa kali memastikan bahwa tidak akan ada pajak baru yang diberlakukan pada tahun 2026. Komitmen ini memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat. Potensi penurunan PPN tentu akan sangat dinanti, karena bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan harga barang.
Hapus Utang MBR di Bawah Rp1 Juta: Solusi KPR Bersubsidi
Janji Purbaya yang satu ini secara langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia berjanji akan menghapus utang warga di bawah Rp1 juta bagi MBR. Tujuan utamanya adalah agar mereka tetap bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Banyak MBR yang terganjal catatan kredit kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga sulit mendapatkan akses KPR.
Purbaya telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mendata calon debitur yang terhalang masalah ini. Ia juga akan berkomunikasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar langkah pemutihan utang ini bisa segera direalisasikan. "Saya akan bertemu dengan OJK nanti," ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat membuka akses perumahan bagi lebih dari 100 ribu orang MBR yang selama ini terganjal masalah administratif. Jika berhasil, ini akan menjadi solusi nyata bagi banyak keluarga yang mendambakan rumah layak huni. Ini adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Menanti Realisasi Janji Purbaya
Sederet janji dan kebijakan yang diutarakan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan visi yang jelas untuk ekonomi Indonesia. Dari suntikan dana segar, penegakan hukum pajak, perlindungan industri, hingga kebijakan pro-rakyat, semuanya dirancang untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tentu saja, realisasi dari janji-janji ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Menkeu Purbaya. Masyarakat dan pelaku usaha akan terus memantau setiap langkah yang diambil. Dengan semangat baru dan strategi yang matang, diharapkan Purbaya mampu membawa Indonesia menuju era ekonomi yang lebih kuat dan sejahtera.
