Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rupanya belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Sebuah survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap rapor merah yang cukup mengejutkan.
Kinerja kabinet mereka hanya mendapatkan skor 3 dari 10, sebuah penurunan drastis dari angka 5 yang diperoleh pada survei 100 hari pertama. Ini menunjukkan adanya kekecewaan yang mendalam dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Kinerja di Bawah Ekspektasi: Skor Anjlok, Publik Kecewa Berat
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menjelaskan bahwa penurunan nilai ini bukan tanpa alasan. Lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi program prioritas menjadi pemicu utamanya. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kesan pemerintahan yang kurang solid.
Secara individu, Presiden Prabowo Subianto hanya mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih rendah lagi, yaitu 2 dari 10. "Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujar Askar, menyoroti minimnya perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
Daftar Pejabat yang Disorot: Siapa Saja yang Direkomendasikan Reshuffle?
Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi ini juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle. Nama-nama besar pun ikut terseret dalam daftar ini, mengindikasikan adanya desakan publik untuk perombakan kabinet.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi dua di antaranya. Selain itu, ada juga tokoh seperti Natalius Pigai dan Fadli Zon yang disebut dalam rekomendasi Celios sebagai pejabat yang perlu dievaluasi.
Bahlil Lahadalia: Gagal Jaga Stabilitas Energi?
Bahlil Lahadalia dinilai gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakannya kerap menimbulkan kebingungan publik. Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian di pasar energi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Sejumlah keputusan dianggap tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ini menjadi catatan serius bagi kementeriannya yang vital bagi pembangunan.
Dadan Hindayana dan Polemik Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Dadan Hindayana menjadi sorotan utama karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Insiden ini mencoreng citra program unggulan pemerintah yang seharusnya membawa manfaat positif.
Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, dan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi serta pengawasan kualitas makanan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Askar menilai ide program MBG sebenarnya baik dan berpotensi menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, namun eksekusinya amburadul. "Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," tegas Askar, menyoroti kurangnya persiapan matang.
Penegakan Hukum dan Ekonomi: Stagnan dan Memburuk?
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Kondisi ekonomi rumah tangga juga menjadi perhatian serius, menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat.
Berdasarkan survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonominya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tantangan besar di sektor ekonomi yang perlu segera diatasi.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk. Bahkan, 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai, menciptakan jurang antara pemerintah dan rakyat.
Persepsi negatif makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10. Ini mengindikasikan krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan keadilan.
Beban Pajak dan Subsidi Tak Efektif: Rakyat Makin Tercekik?
Sektor ekonomi secara keseluruhan belum menunjukkan perbaikan signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mayoritas menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban hidup.
Celios menemukan 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru yang diterapkan pemerintah. Sementara itu, 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup yang terus meningkat.
Ancaman Stabilitas Politik Jika Reshuffle Tak Dilakukan
Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menilai rendahnya kepuasan publik bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah. "Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik," ujarnya.
Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian.
Elektabilitas Prabowo-Gibran Turun Drastis, Sinyal Bahaya?
Survei ini juga menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran yang cukup signifikan. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali jika pemilu digelar hari ini, sebuah angka yang patut menjadi perhatian serius.
Celios menilai reshuffle menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik yang terus merosot. Ini adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan jika pemerintah ingin menjaga legitimasi dan dukungan masyarakat.
Bukan Kritik, Tapi Peringatan untuk Perbaikan
Askar menegaskan bahwa hasil survei ini bukan bentuk perlawanan atau upaya menjatuhkan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah. "Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutupnya.
Pemerintah diharapkan segera merespons temuan ini dengan langkah konkret dan strategis, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan program-program strategis berjalan sesuai harapan. Keterbukaan dan kesediaan untuk berbenah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.
