Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Sebuah survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap rapor merah yang cukup mengejutkan, menempatkan kinerja kabinet dengan skor rata-rata hanya 3 dari 10. Angka ini bahkan anjlok drastis dari survei 100 hari pertama yang sempat berada di angka 5.
Penurunan skor ini bukan tanpa alasan. Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menjelaskan bahwa hasil ini mencerminkan sejumlah kelemahan fundamental dalam pemerintahan. Koordinasi antarlembaga yang lemah, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi program-program prioritas menjadi sorotan utama.
"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10," ungkap Askar dalam laporan kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan secara daring, Minggu (19/10). Ia menambahkan, "Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik."
Daftar Hitam Menteri yang Terancam Reshuffle
Survei yang melibatkan 1.338 responden dari 34 provinsi ini tidak hanya menyoroti kinerja secara umum, tetapi juga secara spesifik mengidentifikasi sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk. Nama-nama ini direkomendasikan untuk segera di-reshuffle demi perbaikan kabinet.
Di antara daftar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi dua nama yang paling mencolok. Tak hanya itu, Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga masuk dalam daftar pejabat yang dinilai perlu dievaluasi ulang posisinya.
Mengapa Bahlil Lahadalia Jadi Sorotan?
Kinerja Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM dinilai jauh dari harapan. Celios mengkritik keras kegagalannya dalam menjaga stabilitas sektor energi, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik juga menjadi poin minus yang signifikan.
Sejumlah keputusan yang diambil Bahlil dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, menciptakan ketidakpuasan di berbagai wilayah. Isu pengelolaan LPG yang tak kunjung tuntas, proyek transisi energi yang mandek tanpa progres berarti, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum membaik, menjadi daftar panjang kegagalan yang disematkan padanya.
Program Makan Bergizi Gratis: Ide Bagus, Eksekusi Amburadul
Sementara itu, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, menjadi sorotan tajam karena insiden keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Program unggulan ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru menuai kritik pedas karena pelaksanaannya.
Celios mencatat bahwa 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, yang berarti manfaatnya tidak sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Lebih parah lagi, 71 persen responden menyoroti lemahnya standar gizi dan pengawasan kualitas makanan dalam program ini. Askar menegaskan bahwa secara ide, program MBG sangat baik, namun eksekusinya dinilai amburadul.
"Program MBG bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul," kata Askar. Ia menambahkan, "Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah." Ini menjadi tamparan keras bagi efektivitas program yang digadang-gadang mampu mengatasi masalah gizi di Indonesia.
Penegakan Hukum dan Ekonomi: Potret Buram di Mata Publik
Tak hanya sektor energi dan gizi, Peneliti Hukum Celios Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, tidak ada perbaikan berarti.
Bahkan, 27 persen responden merasa kondisi ekonominya lebih buruk dibanding tahun sebelumnya, sementara hanya 28 persen yang merasa lebih baik. Angka ini menunjukkan bahwa janji-janji perbaikan ekonomi belum terealisasi secara signifikan di tingkat akar rumput.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk. Persepsi negatif ini diperkuat dengan nilai yang sangat rendah untuk institusi kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10. Ini mengindikasikan krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Beban Ekonomi dan Komunikasi Kebijakan yang Gagal
Sektor ekonomi secara keseluruhan juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban. Celios menemukan bahwa 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru yang diberlakukan pemerintah.
Di sisi lain, 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup yang terus merangkak naik. Ini menciptakan dilema bagi masyarakat, di mana bantuan yang diberikan terasa tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah juga dinilai sangat tidak memadai oleh 91 persen responden. Angka ini menunjukkan adanya jurang komunikasi yang lebar antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga pesan-pesan penting tidak tersampaikan dengan baik atau bahkan menimbulkan kebingungan.
Ancaman Stabilitas Politik dan Kepercayaan Publik
Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menilai bahwa rendahnya kepuasan publik ini bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah. Jika reshuffle tidak dilakukan, ia memperingatkan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik.
Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian dan kurangnya kompetensi di posisi-posisi kunci.
Elektabilitas Prabowo-Gibran Terjun Bebas: Sinyal Bahaya?
Hasil survei ini juga membawa kabar buruk bagi elektabilitas Prabowo-Gibran. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali jika pemilihan umum digelar hari ini. Angka ini merupakan sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.
Celios menegaskan bahwa reshuffle menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra pemerintahan. Ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya fundamental untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi rakyat.
Askar menegaskan bahwa hasil survei ini bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah. "Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutupnya. Kritik ini adalah cermin, dan kini saatnya bagi pemerintah untuk melihat dan bertindak.
