Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang kini dikenal sebagai Whoosh, kembali jadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena kecepatan atau kemewahannya, melainkan pengakuan mengejutkan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut secara blak-blakan menyebut proyek ambisius ini memiliki "segudang masalah". Bahkan, ia tak ragu melabelinya sebagai "barang busuk" saat pertama kali mengambil alih kepemimpinan Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat pada tahun 2021.
"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," tegas Luhut di Jakarta, Kamis (16/10) lalu. Pernyataan ini sontak memicu banyak pertanyaan tentang apa saja borok di balik megahnya Whoosh yang kini telah beroperasi.
Berdasarkan catatan mendalam, berikut adalah beberapa permasalahan krusial yang mewarnai perjalanan pembangunan Kereta Cepat Whoosh, seperti yang diungkapkan dan menjadi perhatian banyak pihak.
1. Pembengkakan Biaya Proyek yang Fantastis
Salah satu masalah paling mencolok adalah pembengkakan biaya proyek yang tak terkendali. Awalnya, pada 2015, pemerintah China menargetkan dana sebesar US$5,13 miliar atau sekitar Rp76,95 triliun (dengan asumsi kurs Rp15 ribu) untuk proyek ini.
Angka tersebut jauh lebih rendah dari tawaran Jepang yang mencapai US$6,2 miliar (sekitar Rp94,2 triliun). Namun, kesepakatan awal justru naik menjadi US$6,07 miliar atau Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).
Mirisnya, pembengkakan tak berhenti di situ. Pada awal 2021, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, melaporkan di hadapan DPR bahwa kebutuhan investasi membengkak drastis dari US$6,07 miliar menjadi US$8 miliar, setara dengan Rp120 triliun. Sebuah lonjakan yang cukup membuat dahi berkerut dan membebani keuangan proyek.
2. Janji Tak Pakai APBN yang Akhirnya Dilanggar
Janji manis bahwa proyek ini tidak akan menyentuh uang rakyat dari APBN ternyata hanya tinggal janji. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan hal ini, sejalan dengan proposal awal dari China yang mengusung skema business to business.
"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015. Komitmen ini menjadi salah satu daya tarik utama proyek tersebut.
Namun, realitanya berkata lain. Pada 2022, pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menambal kebutuhan Whoosh. Ini jelas melanggar komitmen awal yang telah digaungkan dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi.
3. Pembangunan yang Dinilai Serampangan dan Berisiko
Tak hanya soal biaya, kualitas pembangunan Whoosh juga sempat menjadi sorotan tajam. Proyek ini diklaim dilakukan secara serampangan, dengan bukti nyata pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3+800.
Kementerian PUPR bahkan menyatakan pembangunan pilar tersebut dilakukan tanpa izin, berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan di sekitarnya. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kepatuhan terhadap standar keamanan.
Sistem drainase yang buruk juga menjadi masalah serius, menyebabkan genangan air dan kemacetan parah di Tol Jakarta-Cikampek. Akibat berbagai masalah ini, proyek sempat dihentikan selama dua minggu sejak 2 Maret 2020, setelah terbitnya surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 pada 27 Februari 2020. Sebuah indikasi serius akan kurangnya perencanaan matang dan pengawasan di lapangan.
4. Jadwal Operasional yang Terus Molor
Proyek yang dimulai sejak 2016 ini awalnya ditargetkan rampung pada 2019. Namun, harapan itu pupus seiring merebaknya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia.
Pada 2020, seluruh pembangunan proyek sempat dihentikan total karena pemerintah memprioritaskan penanganan pandemi dan realokasi anggaran. Pembangunan baru dilanjutkan kembali pada pertengahan 2021 setelah situasi mulai terkendali.
Akibatnya, Whoosh baru bisa beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, jauh meleset dari target awal yang ditetapkan. Penundaan ini tentu menambah daftar panjang masalah yang harus dihadapi, termasuk potensi kerugian finansial akibat operasional yang tertunda.
5. Waktu Balik Modal yang Sangat Lama
Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, pernah mengungkapkan bahwa dibutuhkan waktu 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Whoosh. "Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," jelas Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada November 2022.
Angka 38 tahun ini memang lebih cepat dari masa konsesi 50 tahun yang diberikan kepada China. Namun, ada implikasi serius di baliknya yang perlu dicermati.
Jika masa konsesi lebih panjang dari waktu balik modal, artinya pemerintah masih harus berbagi keuntungan dengan pihak China, bahkan setelah seluruh investasi awal telah kembali. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan keuntungan jangka panjang proyek ini bagi negara, serta seberapa besar manfaat yang benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia.
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Whoosh sebagai "proyek busuk" memang bukan isapan jempol belaka. Deretan masalah mulai dari pembengkakan biaya, janji yang dilanggar, pembangunan serampangan, jadwal molor, hingga waktu balik modal yang panjang, menjadi bukti nyata tantangan besar di balik proyek megah ini.
Kini, PR besar menanti untuk memastikan Whoosh tidak hanya sekadar cepat dalam melaju, tetapi juga sehat secara finansial dan operasional demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
